Network
Dari hasil rapat itu, Moeldoko menambahkan, Pemerintah akan memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pasca redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 9 Maret 2021: Gawat, Nino Rebut Reyna dari Al dan Andin
“Keputusan rapat sebelumnya sudah saya laporkan kepada Presiden dan beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati,” jelas Moeldoko, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari InfoPublik pada 9 Maret 2021.
Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin menjelaskan, lokasi untuk rumah sudah disiapkan dan tinggal proses finalisasi. Begitu juga dengan lahan pertaniannya.
“Pada intinya kami tetap mengikuti keputusan hasil rapat,” kata Irwan.
Sementara perwakilan para petani Imam Wahyudi mengungkapkan, dengan adanya pertemuan dengan KSP dan PTPN II bisa mendapat solusi yang terbaik dan segera direalisasikan.
Namun sambil menunggu realisasi penyelesaian konflik, Imam berharap, para petani bisa mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Baca Juga: Diduga Langgar Prokes, GPI Laporkan Panitia KLB Demokrat ke Bareskrim Polri
Hadir mendampingi Moeldoko, Deputi II KSP Abetnego Tarigan menjelaskan, pihaknya mengawal implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial agar berjalan dan tercapai sesuai Visi Misi Presiden. Penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari agenda program prioritas nasional yang dikawal oleh KSP.
“Salah satu konflik yang diterima dan menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah kasus Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang berkonflik dengan PTPN II di Sumatera Utara,” ujar Abetnego.
