Network
MANTRA SUKABUMI - Desakan mundur terhadap kepala KSP Moeldoko pasca terpilihnya menjadi ketua umum Demokrat versi KLB di Deli Serdang Sumatera Utara beberapa hari yang lalu semakin kuat.
Baru-baru ini partai Gerindra mendesak Moeldoko untuk meninggalkan jabatannya sebagai kepala Staf kepresidenan setelah menjabat sebagai ketua umum partai.
Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan bahwa kabar peran Istana di balik diangkatnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada perhelatan KLB.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: Gandeng Beberapa Kementerian Termasuk TNI-Polri, Moeldoko Ingin Konflik Selesai di 2021
Refly Harun pun menganggap tidak mungkin bahwa Moeldoko tidak membicarakan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi perihal dirinya akan merebut kekuasaan Partai Demokrat.
Bahkan, Refly Harun menilai jika publik tidak diperbolehkan untuk mengetahui urusan Presiden itu jelas tidak bisa, sebab menyangkut tegaknya sebuah demokrasi.
“Urusan Presiden itu urusan Rakyat Indonesia, apalagi terkait tegaknya demokrasi walaupun kewenangan ada ditangan Presiden tapi urusan ada diseluruh Indonesia. Yang tidak boleh adalah memaksa dan mengangkat senjata,” ujar Refly Harun di kanal Youtube, dikutip mantrasukabumi.com, Selasa, 9 Maret 2021.
Refly Harun pun menilai bahwa Moeldoko merangkap jabatan, sebab Presiden Jokowi juga yang memberikan contoh.
