Network
MANTRA SUKABUMI - Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit sebabkan kisruh di tubuh Partai Demokrat.
Kepala Staf Presiden, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum pada Kongres yang di nilai AHY sebagai KLB ilegal itu.
Aksi saling klaim pun tak terhindarkan, malah kubu AHY pun ikut-ikutan mengklaim paling sah.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Namun, Elit PKPI, Teddy Gusnaidi menilai bahwa kubu AHY malah terlihat sebagai pihak yang tidak sah.
Ia pun menyarankan AHY untuk mengganti tim penasesehatnya.
"Saran gue, @AgusYudhoyono ganti tim penasehatnya. Klaim yg paling sah, tapi tindak tanduknya kayak pihak yg tdk sah," cuit Teddy seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @TeddyGusnaidi pada Selasa, 9 Maret 2021.
Saran gue, @AgusYudhoyono ganti tim penasehatnya. Klaim yg paling sah, tapi tindak tanduknya kayak pihak yg tdk sah. Kalau merasa benar kenapa resah dan gelisah? Kayak ada yg disembunyikan.
Mau cari simpati? Udah gak laku. Kalau sekelilingnya ya pasti sibuk memuji-muji dia lah..— Teddy Gusnaidi (@TeddyGusnaidi) March 9, 2021
Menurut Teddy kalau memang merasa benar, tapi kenapa terlihat resah dan gelisah, seperti ada yang disembunyikan.
Baca Juga: Gandeng Beberapa Kementerian Termasuk TNI-Polri, Moeldoko Ingin Konflik Selesai di 2021
"Kalau merasa benar kenapa resah dan gelisah? Kayak ada yg disembunyikan," tulisnya.
"Mau cari simpati? Udah gak laku. Kalau sekelilingnya ya pasti sibuk memuji-muji dia lah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief menilai bahwa masalah perebutan kekuasaan pimpinan Demokrat melalui KLB tidak akan menyulitkan Kemenkumhan dan Mahfud MD.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Andi Arief melalui akun twitter pribadinya yang baru pada 8 Maret 2021.
"Upaya perebutan pimpinan Demokrat tak akan sulitkan Depkumham dan Prof @mohmahfudmd," cuit Andi Arief seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @AndiArief_ID pada Senin, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Prahara Partai Demokrat Semakin Memanas, Peserta KLB: Moeldoko Dapat KTA dengan Nomor Spesial
Upaya perebutan pimpinan Demokrat tak akan sulitkan Depkumham dan Prof @mohmahfudmd. Karena fakta AD/ART dan pengurus kongres 2020 ditandatangani. Ada UU no 2 2008/2011. Kedua UU beri kepastian KLB ilegal dan tanpa pengesahan menteri selama Mahkamah Partai nyatakan bermasalah. pic.twitter.com/JyQhad5SXP— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 8, 2021
Pasalnya, Andi Arief mengungkapkan, bahwa ada fakta AD/ART dan pengurus kongres 2020 yang ditanda tangani dan Ada UU no 2 2008/2011.
"Karena fakta AD/ART dan pengurus kongres 2020 ditandatangani. Ada UU no 2 2008/2011," ujarnya.
"Kedua UU beri kepastian KLB ilegal dan tanpa pengesahan menteri selama Mahkamah Partai nyatakan bermasalah," pungkasnya.***
