Tanggapi Keseriusan Jokowi Tagih Utang BLBI, Febri Diansyah: Pertaruhan Bagi Pemerintah

MANTRA SUKABUMI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021.

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah angkat suara soal rencana pemerintah menagih utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Febri Diansyah terbitnya Keppres tersebut memberikan harapan baru untuk mengembalikan kerugian negara, Febri Diansyah menilai Kepres bisa menimbulkan risiko atau celah terjadinya transaksi baru.

 Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Kabar Gembira, Besok 12 April 2021 Pembuatan dan Perpanjangan SIM Bisa Melalui HP, Simak Langkah-langkahnya

“Keppres penagihan utang BLBI Rp108 Triliun bisa jadi harapan baru tapi sekaligus berisiko jadi titik transaksional baru,” cuit Febri Diansyah, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twiternya, Minggu, 11 April 2021.

Untuk meminimalisir risiko tersebut, Febri Diansyah menyaranakan pemerintah melakukan sejumlah langkah.

“Risiko tentu harus dimitigasi, mulai dengan cara keterbukaan, diisi tim berintegritas dan pengawasan yang kuat,” ujar Febri Diansyah.

Febri Diansyah juga mengingatkan sekali saja ada transaksional, kredibilitas Satgas akan runtuh, jika melihat pengarah Satgas, Febri meninjau secara logis Keppres tersebut serius.