Tak Disangka, Febri Diansyah Sampaikan Bahwa yang OTT Bupati Nganjuk adalah Mereka yang Tak Lolos Tes

MANTRA SUKABUMI - Tak disangka, mantan juru bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah blak-blakan sampaikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Nganjuk adalah mereka yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Menurut Febri Diansyah, mereka yang menangkap bupati Nganjuk tersebut adalah dia yang menyelamatkan muka KPK pasca revisi UU dan pimpinan baru KPK.

Tak hanya itu Febri Diansyah juga mengatakan bahwa beberapa OTT yang menyelamatkan muka KPK justru ditangani oleh penyelidik atau penyidik yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur negeri sipil (ASN).

Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Semprot Ali Ngabalin, dr Lisa: Pejabat Istana Dibayar dari Gaji Gue, Ngomong Gak Mutu Seperti Sampah ini

"Jadi gini, OTT kasus besar yang masih selamatkan muka KPK pasca Revisi UU dan Pimpinan baru ternyata ditangani Penyelidik/Penyidik yang justru terancam disingkirkan gara-gara tes wawasan kebangsaan yang kontroversial," tulis Febri Diansyah, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam cuitan akun Twitter @febridiansyah pada Selasa 11 Mei 2021.

Cuitan Fenri Diansyah./*

Lebih lanjut, Febri Diansyah menyampaikan bahwa ada beberapa OTT yang disebut oleh Febri telah menyelamatkan muka KPK.

Salah satunya OTT terbaru, yakni OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman HIdayat.

Baca Juga: Profil Singkat Ustadz Tengku Zulkarnaein, Masih Kerabat Kesultanan Serdang

"Misal: OTT KPU, Bansos Covid19, Benur KKP, Cimahi, Gub Sulsel, Nganjuk dll," tulis Febri selanjutnya.

Kendati demikian, Febri Diansyah mengatakan bahwa upaya-upaya menyingkirkan pegawai KPK terbaik akan lebih berbahaya jika berdampak pada intervensi penanganan kasus korupsi.

"Upaya menyingkirkan pegawai-pegawai terbaik di KPK akan lebih berbahaya jika berdampak pada intervensi penanganan kasus korupsi," tuturnya.

"Jangan sampai jadi cara baru, jika penyidiknya galak, maka dengan mudah diganti, Hal inilah yang dikhawatirkan sejak Revisi UU KPK dilakukan. Ancaman terhadap independensi," pungkasnya.

Baca Juga: Tanda Kiamat Semakin Terlihat, Rasulullah SAW Anjurkan Tempati Tiga Negeri ini

Menurut informasi, Kasatgas Penyelidik dalam OTT Bupati Nganjuk adalah Harun Al Rasyid.

Harus merupakan satu di antara 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN karena disebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan yang kontroversial itu.***