Network
MANTRA SUKABUMI - Kementerian Sosial kembali heboh, sebelumnya ditemukan 21 juta data fiktif penerima bantuan sosial. Sekarang, KPK temukan sekitar Rp500 miliar lebih pemborosan anggaran yang diperuntukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Politisi partai Demokrat mengomentari terkait pemborosan anggaran sebesar Rp581 Miliar. Hendri Teja dibuat kaget dengan jumlah inefisiensi anggaran yang mencapai Rp581 miliar, yang diperuntukkan bagi program pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
"Busyet! Inefisiensi anggaran sebesar Rp581 miliar untuk program pemutakhiran Data Terpadu Kesejahateraan Sosial," cuit Hendri Teja, dikutip mantrasukabumi.com dari akun twiternya, Senin, 24 Mei 2021.
Baca Juga: Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Lagi, Berikut Nama dan Jabatan Menteri yang Baru
Tak hanya itu, Politisi Demokrat ini menyoroti pengolahan data DTKS yang hingga saat ini tak kunjung selesai. Bahkan, katanya, belum lama ini malah ditemukan adanya 21 juta data penerima bansos ganda, yang kemudian dilaporkan oleh Mensos Risma ke KPK.
"Datanya sendiri belum beres2. Kemarin ketemu 21 juta data ganda," tutur Hendri Teja menambahkan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pemborosan anggaran sebesar Rp581 miliar dalam program pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Informasi ini diungkapkan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini, yang mengatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos rata-rata lebih besar dari anggaran pemerintah daerah pada 2020 lalu.
Baca Juga: Foto Gibran Rakabuming saat Pakai Syal Palestina Kembali Digunjing Netizen: Heran Saya
