Jokowi Klaim Data Bansos Tidak Akurat dan Tumpang Tindih, Yan Harahap: Siapa sih Presidennya?

- 28 Mei 2021, 16:27 WIB
Yan Harahap.
Yan Harahap. /Instagram/@yanharahap



MANTRA SUKABUMI - Politikus Partai Demokrat, Yan Harahap mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait data bantuan sosial (bansos).

Presiden Jokowi menyebut jika data bansos yang diterima oleh dirinya tidak akurat, hal tersebut mengundang kritik Yan Harahap.

Tanggapan Yan Harahap atas pernyataan Presiden Jokowi terkait data bansos tersebut, disampaikannya melalui akun Twitter pribadinya.

Baca Juga: Tanggapi Perkara HRS, Hamdan Zoelva: Tanpa Rasa Keadilan, Hukum Jadi Kehilangan Jiwa

"Siapa sih Presidennya Pemerintah ini?" tulis Yan Harahap dikutip mantrasukabumi.com dari unggahan @YanHarahap pada 28 Mei 2021.


Yan Harahap mengaku heran, mengapa data bansos bisa tidak akurat seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi.

"Datanya kok ‘amburadul’ gitu?" lanjut Politikus Partai Demokrat tersebut.

Sebelumnya, sang Presiden menyampaikan pernyataan terkait data bansos itu pada rapat koordinasi di Istana bogor pada Kamis, 27 Mei 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan jika data bansos tidak akurat dan tumpang tindih.

Dikarenakan hal tersebut, menurut Presiden Jokowi, penyaluran bansos untuk masyarakat terhambat.

Baca Juga: Link Live Streaming RCTI Ikatan Cinta 28 Mei 2021: Al Pertanyakan Kerangka di Makam Nindy, Elsa Berbohong Lagi

Tak hanya itu, tak hanya data bansos, ia menegaskan jika beberapa penyaluran program bantuan lainnya sama tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi meminta agar persoalan bansos segera diperbaiki oleh pihak yang bersangkutan.

Terlebih lagi data bansos dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sering tidak satu arah.

Presiden Jokowi pun meminta panduan kepada BPKP, untuk membantu meningkatkan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

Dilaporkan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos, kepada Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat memberikan laporan, Mensos bersaksi bahwa hingga April 2021, pihaknya telah menonaktifkan data ganda penerima bansos tersebut.***

Editor: Ridho Nur Hidayatulloh


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x