Network
MANTRA SUKABUMI - Salah satu tokoh Papua yang getol bersuara adalah Christ Wamea, kali ini mengomentari Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK.
Christ Wamea meyakini bahwa pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan adalah lebih pantas disebut sebagai tes masuk menjadi anggota PKI.
Menurut Christ Wamea pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak pantas disebut tes wawasan kebangsaan, terlebih ditujukan untuk para pekerja di KPK.
Baca Juga: Ahli Hukum Tata Negara: Usung Prabowo Subianto-Puan Sebabkan Dilepehnya Ganjar Pranowo dari PDIP
Dalam postingan di media sosialnya Christ Wamea mengunggah beberapa contoh pertanyaan seperti, pilih kitab suci Al Quran atau Pancasila.
Kemudian ada juga pertanyaan apaka China semua sama, lalu apakah pekerja wanita mau melepas jilbab dan apakah mau menjadi istri kedua atau ketiga.
Pertanyaan tersebut dalam tes wawasan kebangsaan menurut Christ Wamea sangat aneh, dan makanya lebih pantas disebut tes masuk menjadi anggota PKI.
"Ini bukan pertanyaan tes wawasan kebangsaan tapi pertanyaan tes wawasan sebagai anggota PKI," ujar Christ Wamea sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @PutraWadapi pada 30 Mei 2021.
sebelumnya terdapat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai syarat alih status jadi Aparatur Sipil Negara.
Terbaru, Dari 75 pegawai tak lolos TWK, hanya 24 yang masih bisa dibina dengan pendidikan kedinasan.
Sementara 51 sisanya tidak bisa lagi bekerja di KPK.
Baca Juga: Baca Komik Online Manga Black Clover Chapter 295: Pertarungan Asta Melawan Iblis
Sebelumnya Presiden Jokowi telah menyampaikan pidatonya terkait polemik di tubuh KPK.
"Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes," ucap Jokowi.
"Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," ucap mantan Walikota Solo tersebut.
Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK.
bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
Baca Juga: Lirik Lagu Bawa Aku ke Penghulu, Curahan Hati Lesti Kejora yang Ingin Segera Dipinang
"Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini," tutur Presiden.
KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," pungkas Jokowi.***
