Network
MANTRA SUKABUMI - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy mengunjungi kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Muhadjir Effendy bermaksud untuk memastikan pengelolaan dana haji .
Dari hasil laporan yang diterima Muhadjir Effendy ingin memastikan dana haji sebesar Rp150 Triliun tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Guru Besar UI: Akibat Dosen UI Jadi Buzzer Tak akan Ada Lagi Dana Penelitian, Semua Rusak, BUMN Hampir Mati
Dikutip mantrasukabumi.com dari akun instagram @indonesia_opini pada 7 Juni 2021.
Sebelumnya Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar turut mengomentari dana haji melalui akun Twitternya.
Menurut Musni Umar agar pemerintah melakukan audit pada dana haji.
Musni Umar mengungkapkan masyarakat sudah tidak percaya dengan pemerintah, karena antara ucapan dan perbuatan selalu bertolak belakang.
Maka Musni Umar mendesak agar dilakukan audit dana haji oleh akuntan publik.
Senada dengan Musni Umar, Pendakwah Hilmi Firdausi pun turut mengomentari dana haji yang sudah terkumpul di kementerian agama.
Hilmi Firdausi mendesak agar dana haji diaudit oleh pihak independen.
Hilmi Firdausi membandingkan dengan dana kemanusian untuk warga Palestina, yang dituntut oleh beberapa pihak untuk dilakukan audit.
Baca Juga: Bahaya, 6 Makanan ini Tidak Boleh Dikonsumsi Bersamaan dengan Durian, Bisa Sebabkan Kematian
Hilmi Firdausi mengungkapkan walau sudah ada pernyataan dari kementerian terkait bahwa dana haji aman, namun masyarakat pun berhak tahu.
Menurut Hilmi Firdausi hal tersebut sangat baik untuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Maka pendakwah Hilmi Firdausi menekankan agar dilakukan audit, mengingat jumlahnya yang sangat fantastis.***
