Network
MANTRA SUKABUMI - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berencana akan mengganti alutsista yang dianggap saat ini sudah banyak yang dimakan usia sehingga tidak maksimal dalam penggunaannya.
Rencana ini Menhan mengajukan anggaran yang cukup bombastis untuk rencana pergantian alutsista tersebut.
Namun rencana Menhan ini ditolak oleh Komisi I DPR RI, alasannya sekarang kita masih fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Guru Besar UI: Utang LN Bertambah, Mbak Sri Mulyani adalah The 2nd Most Powerfull Person after Presiden Jokowi
Beda dengan DPR, seorang netizen mengomentari keinginan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto terkait rencananya yang ingin membeli Alutsista baru memakai utang negara.
Hal itu disampaikan langsung oleh cuitan netizen bernama Jhon Sitorus dengan nama pengguna @Miduk17.
Menurut netizen tersebut, bukan Alutsista yang perlu diganti oleh pemerintah melainkan Menhannya sendiri, Prabowo Subianto.
Ia mengucapkan bahwa rencana pembelian tersebut hanya berupa formalitas belaka tanpa adanya inovasi.
Baca Juga: Link Baca Komik, Spoiler Solo Leveling Chapter 155 Bahasa Indonesia Secara Legal
"Yang perlu diganti itu bukan sekedar Alutsistanya, tapi MENHANnya juga," cuit akun @Miduk17 seperti dikutip mantrasukabumi.com, Senin, 7 Juni 2021.
"Dia hanya bisa MEMBELI barang dan SEREMONI tanpa menciptakan INOVASI," sambungnya.
"Uang habis, utang menumpuk tapi MISKIN ide," tulisnya.
Netizen lain juga terlihat memberikan komentarnya pada cuitan Jhon Sitorus.
"Kebayang kalau sampe dia jadi presiden...? Tuhan masih sayang negara ini," cuit pengguna akun @Great22630501.
Baca Juga: Komnas HAM Panggil Ketua KPK, Ferdinand: Cukup Kirim Surat Jawab Agar Tidak Intervensi
"Semangatnya dapat, substansinya terjerembab. Kasihan pak De, kena beban baru," tulis pengguna akun @ntrahman2013.
Seperti diketahui, rencana Prabowo untuk membeli Alutsista dengan memakai utang negara ditolak oleh Anggota Komisi I DPR.
Rencana tersebut ditolak oleh Farah Puteri Nahlia selaku anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN.
Menurut Farah, kondisi bangsa saat ini sedang fokus dalam penanganan pengendalian Covid-19.
Adapun upaya untuk menjaga prioritas ekonomi masyarakat lebih penting dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis pertahanan militer. tuturnya.***
