Network
MANTRA SUKABUMI - Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mendesak kepolisian republik indonesia (polri) membuka identitas perusahaan di Tanjung Priok yang terlibat pungutan liar atau pungli.
Hal itu disampaikan Ferdinand melalui akun Twitternya. Ia mengatakan aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok dikelola oleh swasta dan Pelindo 2.
Selain itu, di Pelabuhan itu juga dikelola oleh lima perusahaan, sehingga dirinya mendesak Polri membuka identitas perusahaan itu.
"Pelabuhan Tanjung Priok ini aktivitasnya sekitar 60% dikelola swasta dan 40% nya diurus Pelindo 2," tulis Ferdinand.
Pelabuhan Tanjung Priok ini aktivitasnya sekitar 60% dikelola swasta dan 40% nya diurus Pelindo 2. Disana ada 5 perusahaan yg mengelola maka ketika Polisi menangkap pelaku pungli sebaiknya diungkap dari perusahaan apa dan diwilayah kerja perusahaan apa.https://t.co/5SFiD6Al6Y— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) June 18, 2021
"Disana ada 5 perusahaan yg mengelola maka ketika Polisi menangkap pelaku pungli sebaiknya diungkap dari perusahaan apa dan di wilayah kerja perusahaan apa," lanjutnya.
Seperti diketahui, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sorotan setelah Presiden melakukan kunjungan dan menerima keluhan para sopir.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Serang Anies Baswedan Soal Stadion Bola: Ini Pemimpin Tak Miliki Nurani
Presiden kemudian memerintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit untuk menertibkan premanisme dan pungutan liar.
Tidak menunggu lama Kapolri kemudian mengeluarkan instruksi kepada seluruh bawahannya untuk memberantas aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) itu.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si menegaskan sebanyak 3.823 yang terlibat dalam kasus premanisme dan pungli ditangkap hanya dalam waktu 4 hari.
Rusdi menjelaskan, penangkapan dilakukan untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo yang kemudian ditindak lanjuti Kapolri.
Baca Juga: Laksanakan Perintah Presiden, Polri Tangkap 3000 orang Lebih Kasus Premanisme dan Pungli
Mendapat perintah itu, lantas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si mengeluarkan instruksi untuk memberangus kejahatan premanisme dan konvensional lainnya.
"Dari tanggal 11 sampai 14 Juni 2021 yang dilakukan di 1.368 titik lokasi, terdapat enam Polda," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., di Jakarta.***
