Network
MANTRA SUKABUMI - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk menjadi komandan dalam PPKM Darurat di Jawa dan Bali ini menegaskan Gubernur dan Bupati bisa diberhentikan jika melanggar.
Tak hanya itu, Luhut juga mengancam menindak tegas pelaku penyebar hoaks terkait Covid-19 saat PPKM Darurat Jawa Bali diberlakukan.
Baca Juga: Yogyakarta Genting, dr Tirta Minta Sri Sultan Hamengku Buwono Berikan Statement Agar Warga Tenang
Baca Juga: Lonjakan Covid-19 Mengganas, Muhammadiyah Desak Pemerintah Terapkan Lockdown 3 Pekan
Luhut pun memberikan peringatan terhadap berita palsu atau hoaks. Jika terbukti ada hoaks, maka tak segan untuk ditindak.
"Sampai pemberitaan palsu akan dilakukan penindakan karena itu bisa mengakibatkan meninggalnya orang lain atau cederanya orang lain. Dan saya ingatkan jangan bermain-main dengan berita hoaks karena ini menyangkut masalah kemanusiaan," tegasnya.
Selain itu, terkait Gubernur atau Bupati dan Wali Kota Luhut menegaskan bisa memberhentikan kepala daerah yang melanggar.
Berikut beberapa ketentuan tambahan terkait kewenangan Gubernur/ Bupati:
Editor: Andriana
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
Terkini
