Menurut Herman, tiga jenis pakaian dinas baru anggota DPRD Sulsel ini bukan hal yang mendesak di masa pandemi.
Terlebih, kata dia, tak ada hubungan antara baju baru dengan peningkatan kinerja Dewan.
"Tidak ada korelasinya itu. Saat ini sedang pandemi dan setiap OPD (organisasi perangkat daerah) diminta refocusing anggaran. Harusnya belanja ini termasuk di dalamnya," ujarnya.
Di pihak lain, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel Muh. Jabir menuturkan penganggaran baju dinas baru sedianya dilakukan setiap tahun.
Akan tetapi, itu tak dilakukan sejak tahun 2019 setelah pelantikan anggota dewan periode saat ini.
Rencana penganggaran baju dinas baru terdiri dari tiga jenis terdiri dari, pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR) dan pakaian dinas harian (PDS).
Dimana setiap anggota dewan kata Jabir mendapatkan tiga jenis pakaian tersebut dengan anggaran mencapai Rp935 juta.
Menurutnya hal itu wajar saja, karena sudah merujuk pada peraturan gubernur.***