Network
Baca Juga: Hasil Rapid Test, Ridwan Kamil: Sukabumi Kota Pertama di Jawa Barat yang Lakukan Karantina Wilayah
Ia meminta pemerintah dan Dinas Kesehatan untuk memperbaiki kembali protokol penanganan rujukan pasien COVID-19 agar tidak terjadi kekacauan di lapangan dan yang dirugikan adalah pasien yang seharusnya segera mendapat pertolongan.
Saat ini diakuinya banyak pasien yang mengalami gejala menuju ke arah COVID-19 yang berobat ke fasilitas kesehatan pertama seperti klinik dan dokter praktik sebagai fase pertama pengobatan.
Pihak klinik akan melakukan diagnosa awal dan jika mengarah ke COVID-19 maka langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan. Namun jika rumah sakit rujukannya menolak maka harus ada pertanggung jawaban dari pemerintah.
Pada sisi lain petugas medis, kata Sagiran, juga perlu melindungi diri dari paparan virus Corona. Sementara persediaan alat pelindung diri (APD) yang dimiliki juga terbatas. Pihaknya sudah berupaya mengajukan permohonan bantuan APD ke Dinas Kesehatan Bantul.
Baca Juga: 22.000 Rapid Test Disebar, 300 Warga Jabar Positif COVID-19, Kota Sukabumi Tertinggi
Namun, kata dia, Dinkes menjawab bahwa APD hanya diperbantukan untuk rumah sakit rujukan.
“Sementara kami mau merujuk pasien kesulitan. Siapa yang bertanggung jawab. Saya marah betul ini,” ujarnya.
Sagiran menuturkan, tidak mungkin kliniknya menolak pasien meski mengarah pada COVID-19 meski klinik swasta dengan keterssediaan dana dan APD terbatas.
Namun ia juga meminta pemerintah memikirkan risiko dalam penanganan pasien COVID-19, salah satunya dengan mempermudah rujukan dan memperbanyak APD di semua rumah sakit fase awal hingga lanjutan, karena tidak semua pasien COVID-19 langsung menuju rumah sakit rujukan COVID-19.**
