Banyak Insiden Pengambilan Paksa Jenazah Terpapar Covid-19, Presiden Joko Widodo Beri Tanggapan

- 29 Juni 2020, 17:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel pada kinerja Menteri dalam menanggulangi Covid-19 dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, di Istana Negara, Jakarta.*
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel pada kinerja Menteri dalam menanggulangi Covid-19 dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, di Istana Negara, Jakarta.* //youtube.com/sekretariatpresiden

MANTRA SUKABUMI - Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum ada titik akan segera berakhir, meski sebagian negara telah kembali menjalani kehidupan normal di tengah pandemi.

Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 hingga saat ini telah terkonfirmasi lebih dari 55.000 lebih kasus positif. Setiap hari angka tersebut alami peningkatan.

Selain itu, selama pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak sekali pasien yang telah meninggal dunia. Tercatat hingga saat ini 2.800 orang lebih yang meninggal.

Baca Juga: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Buka PPDB 1-3 Juli 2020 untuk Jalur Prestasi Akademis

Baca Juga: Sinopsis The Divergent Series: Insurgent, Tayang di Bioskop Trans TV Malm Ini

Bahkan termasuk di dalamnya tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19 pun tak sedikit yang telah menjadi korban meninggal dunia.

Namun, di sisi lain banyak kejadian-kejadian selama pandemi ini saat korban mininggal dunia akibat virus Corona di rumah sakit jenazahnya diambil paksa oleh keluarga.

Padahal, dalam pengurusan jenazah korban virus Corona telah ada prosedur yang harus dijalankan untuk menjaga hal yang tak dinginkan.

Menyikapi insiden tersebut, Presiden Jokowi angkat bicara terkait permasalahan ini. Dia berharap, kejadian-kejadian tersebut tak berlanjut dikemudian hari. 

Baca Juga: Miris, WAP Ungkap Bayi Gajah Dikurung Hingga Ditusuk Logam Berduri oleh Pawang Atraksi di Thailand

Baca Juga: Cek Fakta: Dikabarkan Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka Akui Dirinya Simpatisan PKI

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta berbagai unsur masyarakat dilibatkan dalam mencegah munculnya insiden pengambilan jenazah terpapar Covid-19.

Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020, meminta seluruh jajarannya untuk melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, ahli komunikasi publik dan praktisi lainnya untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai bahaya dan juga risiko penularan virus corona tipe baru yang begitu cepat.

“Pelibatan tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid-19 oleh keluarga,” kata Presiden dilansir Kantor Berita Antara.

"Itu sebuah hal yang harus kita jaga jangan terjadi lagi," ujar Presiden.

Baca Juga: Banyak Meme Rafathar 'Anak Sultan', Raffi Nagita Beri Tanggapan

Baca Juga: Viral Video RSD Wisma Atlet Gelar Dangdutan, Petugas Beri Penjelasan

Presiden juga meminta sosialisasi lebih masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pengujian sampel spesimen individu untuk mencegah penularan lebih luas Covid-19. Hal itu agar tidak ada lagi masyarakat yang menolak mengikuti uji cepat (rapid test) maupun uji Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mendiagnosa keberadaan virus tersebut.

“Datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa ‘rapid test’, belum ada penjelasan tapi tidak didahului sosialisasi ke masyarakat yang ingin didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang sebelumnya di laman Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dengan judul Jenazah Terpapar Covid-19 Diambil Paksa, Presiden Jokowi Angkat Bicara.

Pada akhir pekan lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan terjadi pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 oleh keluarga yang bersangkutan di Ambon, Maluku. Hal itu dikhawatirkan menambah jumlah masyarakat yang tertular SARS-CoV-2.

Sejumlah masyarakat di daerah juga masih banyak yang menolak mengikuti uji cepat Covid-19. Hal itu seperti yang terjadi di Ambon, Maluku dan Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Juni 2020.

Baca Juga: Bantu Penanganan Virus Corona, Kementerian ESDM Gelontorkan Dana Sebesar Rp3,4 triliun

Baca Juga: Kuasai Indonesia Cukup Hanya dengan Rp6 Triliun, Refly Harun: Murah Banget

Kepala Negara meminta jajaran kementerian dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mencari terobosan baru agar dapat memutus rantai penularan Covid-19.

“Saya minta agar kita bekerja tidak linear, saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan itu terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini, tidak datar-datar saja,” kata Presiden.**(Gugum Rachmat Gumilar/PR Tasikmalaya)

Editor: Encep Faiz

Sumber: Pikiran Rakyat Tasikmalaya


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x