Network
MANTRA SUKABUMI - Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah, menyebutkan bahwa sekitar 150 ribu pekerja/buruh belum menerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU).
Menurut Ida, hal itu terjadi karena bisa disebabkan kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan NIK.
Ia juga mengatakan, ketidakvalidan tersebut karena adanya kekurangan data yang diberikan oleh para buruh/pekerja.
Baca Juga: Ternyata Air Cucian Beras Bermanfaat lho! Salah Satunya Bisa Digunakan Untuk Kecantikan
Baca Juga: Tips Sederhana, Cara Menanam Jeruk Bali Tabulampot atau Tanaman Buah Dalam Pot
Terkait hal itu, pihaknya akan mengembalikan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan akan memberitahukan kepada pemberi kerja untuk memperbaiki data pekerjanya yang masuk dalam kriteria penerima subsidi gaji/upah.
"Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150 ribuan karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian data. Misalnya rekeningnya tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya, kemudian nomor rekeningnya dia tidak sesuai dengan nama yang diserahkan,” kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari laman RRI, pada hari Selasa 20 Oktober 2020.
Selain itu, Ida juga menyatakan bahwa bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) yang telah disalurkan kepada pekerja/buruh sebanyak 12.166.471 atau setara dengan 98,09 persen.
Berdasarkan data Kemnaker per 19 Oktober 2020, bantuan subsidi gaji/upah telah tahap I tersalurkan kepada 2.485.687 penerima (99,43%); tahap II sebanyak 2.981.531 penerima (99,38%); tahap III sebanyak 3.476.120 penerima (99,32%); tahap IV sebanyak 2.620.665 penerima (94,09%); dan tahap V sebanyak 602.468 penerima (97,39%).
