Network
MANTRA SUKABUMI - Draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.
Kemudian langkah bagi pemerintah untuk menyusun aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).
Adapun menurut Presiden Jokowi, diperkirakan akan ada banyak sekali aturan turunan dari UU sapu jagat itu.
Baca Juga: ShopeePay Kembali dengan Merchant Baru untuk Kamu Nikmati Minggu Ini!
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Ini
“Jadi, setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan.” kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Oktober 2020.
“Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat. Dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah,” tambahnya. Seperti dikutip mantrasukabumi.com dari infopublik.id.
Maka itu, saat ini sejumlah kementerian sudah mulai bergerak cepat untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR atau BPN) yang tengah merampungkan lima RPP sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.
16 Oktober 2020, Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang sejumlah pihak untuk memberikan aspirasi terkait dengan penyusunan RPP tersebut.
Baca Juga: Terungkap, Ternyata SBY Jagokan Capres Ini Menang Pilpres AS, Ini Alasannya
Kelima RPP yang dimaksud adalah RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Bank Tanah, RPP tentang Pemberian Hak Atas Tanah, RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, serta RPP tentang Kawasan dan Tanah Telantar.
Kelimanya ditargetkan rampung paling tidak 1,5 bulan, meski UU memungkinkan paling lambat 3 bulan.
Menyinggung soal bank tanah, Menteri Sofyan menegaskan bahwa RPP ini akan melengkapi fungsi Kementerian ATR atau BPN yang tidak hanya sebagai land regulator, tetapi juga land manager atau pengelola tanah.
Melalui institusi bank tanah, Kementerian ATR atau BPN dapat mengambil alih tanah-tanah telantar dan tak bertuan untuk kepentingan masyarakat, seperti perumahan, taman, dan fasilitas umum.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga akan memberikan penguatan pada hak pengelolaan (HPL). Selama ini, tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah diberikan hak pakai dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif.
Menurut Presiden sendiri, bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria.
Baca Juga: Microsoft Ingatkan Ada Serangan Peretas Rusia di Pilpres AS 2020, Biden dan Demokrat Jadi Target
Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun tengah mempersiapkan RPP sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, pihaknya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.
Adapun RPP yang sedang disiapkan ada empat, yakni RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Dalam penyusunannya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya telah mematangkan konsep di internal kementeriannya dan sudah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
Baca Juga: Rumah Mode Italia Ini Sering Tawarkan Barang ‘Rusak’, Gucci Jual Stocking Robek Seharga Rp 2.7 Juta
Selain itu, sosialisasi dengan pemerintah daerah lewat Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia juga sudah dan akan terus dilakukan.
"Karena mereka merupakan ujung tombak informasi dan pelayanan di akar rumput," ujarnya.**
