Network
MANTRA SUKABUMI – Dalam pertemuan dengan Delegasi DPRD Banyuwangi pada 10 November 2020, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa semangat dari omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin membuka usaha.
Wakil ketua badan legislasi DPR RI, Achmad Baidowi menerima kunjungan dari delegasi DPRD Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Baleg, Nusantara 1, Senayan, Jakarta.
Achmad Baidowi juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang pemanfaatan hutan sosial bagi masyarakat. Sehingga, dalam hal ini masyarakat lokal mendapat keuntungan lebih.
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November
Baca Juga: Partai Demokrat Berduka, Anak SBY yang Pertama AHY: Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un
Delegasi DPRD Banyuwangi dalam pertemuannya dengan Wakil ketua Badan Legislasi DPR RI menyampaikan masalah pertambangan yang tanpa mengantongi izin di Banyuwangi.
"Dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah diatur salah satunya mengenai masalah itu. Meskipun secara umum kaitannya dengan Undang-Undang Minerba, tapi paling tidak semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja ingin memudahkan pihak-pihak yang ingin memajukan perizinan berusaha," ujar Achmad Baidowi, sebagimana dikutip mantrasukabumi.com dari laman DPR RI pada 11 November 2020.
Acmad Baidowi mengatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan diatur secara jelas terkait perhutanan sosial yang ada di Banyuwangi yang masih menjadi masalah klasik.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut menjelaskan polemik yang terjadi antara Badan Pertahanan Nasional dengan Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup adalah terkait dengan warga yang memiliki hunian di dalam hutan, yang selama ini tidak jelas statusnya dan tidak memiliki legalitas atas tanahnya.
