Network
Pada hakekatnya, memang semua anggota DPR memiliki hak untuk berbicara. Namun, lanjut Pua, ketika sidang ada lima orang pimpinan DPR akan bertindak sebagai pimpinan Rapat Paripurna DPR secara bergantian.
Pemimpin rapat paripurna DPR tersebut harus bisa mengatur jalannya persidangan agar berjalan dengan lancar. Untuk itu, kata Puan, anggota DPR yang ingin berbicara harus bergantian.
"Jadi kalau satu orang sudah diberikan kesempatan bicara, harusnya tidak mengulang lagi berbicara, tapi memberikan kesempatan pada yang lain untuk berbicara. Kalau di floor itu lagi berbicara, di atas itu enggak bisa ngomong, karena otomatis.
Baca Juga: ISIS Klaim Serangan di Pemakaman Non-Muslim Jeddah Arab Saudi
Baca Juga: Wajib Tahu, Inilah 7 Manfaat Cabai Merah untuk Kesehatan, Berperan Sebagai Anti Kanker
"Ya, karena anggota tersebut terus berbicara, akhirnya ketua sidang tidak memiliki kesempatan untuk berbicara akibat mikrofon mati," papar Puan.
Untuk itu, Ibu berkeberatan jika dituduh sengaja mematikan mikrofon.
"Saya mematikan mic tersebut bukan disengaja, tapi untuk menjaga jalannya persidangan, supaya berjalan baik dan lancar, dan karena waktu itu sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara tapi ingin berbicara lagi, berbicara lagi," tutup Puan.
Sebelumnya, Fraksi partai Demokrat memutuskan untuk walk out dari Rapat Paripurna DPR yang membahas pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu, setelah mikrofonnya dimatikan oleh Puan Maharani.
Politikus Demokrat Benny K. Harman menegaskan bahwa partai Demokrat memilih Walk Out dari sidang tersebut.
