Network
MANTRA SUKABUMI - Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman membenarkan bahwa dirinya memerintahkan penurunan baliho Habib Rizieq Shihab, terkait viralnya pencopotan baliho oleh oknum berseragam loreng.
Hal ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan sipil maupun pejabat. Salah satunya adalah mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah.
Melalui akun Twitter miliknya @Fahrihamzah, dirinya mengingatkan kembali tentang falsafah TNI yang lahir dari pergolakan patriotik membela negara, serta TNI merupakan tentara rakyat yang hidup bersama rakyat.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Peristiwa Copot Baliho Habib Rizieq oleh TNI, Fahri Hamzah: Tugas TNI Harus Beda dengan Polri
“Falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar-benar karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara,” tulis Fahri pada cuitan yang diposting Sabtu, 21 November 2020 pagi.
Falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar2 karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara. Itulah yg membuat TNI selalu dinanti. Dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana dll.— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
“Itulah yang membuat TNI selalu dinanti. Dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana, dan lain-lain,” lanjutnya.
Sebelumnya, pemilik akun #GS2020KolaborasiYuk tersebut berpendapat bahwa semboyan TNI dan Polri bersatu harus didukung, namun masyarakat harus memastikan bahwa tugas TNI berbeda dengan Polri.
Dirinya juga menambahkan, Indonesia telah mengoreksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan mengeluarkan Polri dari ABRI. Fahri mengatakan Indonesia merupakan negara hukum yang dikelola secara sipil, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun @Fahrihamzah.
“Kita dukung semboyan ‘TNI dan POLRI bersatu’. Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI. Kita jangan lupa sejarah,” tulisnya.
Baca Juga: Sebentar Lagi Cair BLT BSU Kemendikbud Rp1,8 Juta, Siapkan Berkas Ini Untuk Pencairan
Kita dukung semboyan “TNI dan POLRI bersatu”. Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI. Kita jangan lupa sejarah. Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan POLRI dari-nya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
“Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan POLRI dari-nya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu,”
Mantan Wakil Ketua DPR tersebut mengaku tidak memahami kenapa tiba-tiba muncul pejabat militer dalam wilayah pengelolaan negara, setelah 20 tahun masa reformasi Indonesia.
“Saya nggak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformasi kita tiba-tiba muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini,” tulis Fahri.
Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformaai kita tiba2 muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini. Dugaan saya karena “TNI dan POLRI bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi”. Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan.— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
“Dugaan saya karena ‘TNI dan POLRI bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi’. Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan,” sambungnya.
Menurut Fahri, hal itu merupakan ‘lampu kuning’ bahwa rambu-rambu militer dalam demokrasi telah ditabrak, dan ia meminta pihak TNI untuk mengerti bahwa tugas mereka adalah memelihara perdamaian.
Baca Juga: Konsep Kesejahteraan Bersama Saat Pandemi COVID-19, Jokowi Sampaikan Tiga Hal
“Kalau saya jadi Menteri Pertahanan (Menhan), ini adalah ‘lampu kuning’ ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian,” pungkasnya.**
