Network
MANTRA SUKABUMI - Kudeta di Myanmar oleh kelompok militer memicu reaksi negara-negara se dunia, sejumlah negara secara terbuka mengutuk dan mengeam upaya militer Myanmar menggagalkan proses demokrasi di negaranya.
Pengamat Politik internasional mengatakan ambisi dari panglima tertinggi, Jenderal Min Aung Hlaing menjadi Presiden memainkan peran kunci dalam perebutan kekuasaan di Myanmar.
Sang Jenderal yang semula tidak diperhitungkan dalam peta politik Myanmar, kini menjelma menjadi kekuatan yang menakutkan dengan dukungan dari media sosial yang mendongkrak popularitasnya di dalam negeri.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
Rakyat Myanmar dengan semangat demokrasinya di tengah ancaman lonjakan virus corona, mereka memberikan hak suara untuk pemilihan umum pada 8 November 2020.
Antusiasme itu terlihat jelas di kota terbesar Myanmar, Yangon, dimana para pemilih datang ke tempat-tempat pemungutan suara dengan mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan.
"Orang-orang bersemangat untuk memilih, karena mereka ingin melarikan diri dari perjuangan politik, mereka menginginkan demokrasi sejati," kata seorang petugas pemungutan suara pada saat itu.
Dikutip mantrasukabumi.com dari Al Jazeera pada 3 Februari 2021 bahwa pengamat melihat bahwa tanda-tanda masalah sudah mulai muncul sebelum hari pemilihan dimulai.
Baca Juga: KSP Moeldoko Diduga Akan Kudeta AHY, Rocky Gerung: Dia Sudah Matang di Dunia Politik
Hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara, panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing telah meningkatkan persiapan pengamanan dengan menyebut, menjaga kemungkinan pihak militer tidak menerima hasil pemilihan.
Menuduh pemerintahan pemenang Nobel, Aung San Suu Kyi melalui media lokal bahwa militer berada dalam situasi hati-hati dan mengantisifasi kecurangan dalam pemilu.
"kami berada dalam situasi di mana kami perlu berhati-hati demi menjaga kemungkinan kesalahan yang tidak dapat diterima" tulis media lokal mengutip pernyataan pihak militer tentang prediksi hasil pemilu.
Partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) kemudian meraih kemenangan telak, dengan lebih dari 80 persen suara dan perolehan suara dari pemilu 2015.
Tetapi hasilnya menuai tuduhan penipuan dan seruan untuk pemilihan ulang dari Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer. Tatmadaw, sebutan untuk Angkatan Bersenjata Myanmar, mendukung pernyataan USDP, mengklaim tanpa bukti bahwa penyelidikannya sendiri telah menemukan 10,5 juta suara yang dicurigai.
Kemudian, pada Rabu, Min Aung Hlaing mengancam akan mencabut konstitusi.
Ancaman kudeta dari kubu militer yang memicu kecaman internasional, kemudian pihak militer menarik kembali peringatannya, dengan mengatakan bahwa media telah salah menafsirkan komentar Sang Jenderal tersebut.
Tetapi pada Senin, 1 Februari 2021 pagi, ancaman itu menjadi kenyataan.
Hanya 10 tahun setelah memulai transisi ke pemerintahan sipil, Tatmadaw kembali berkuasa di Myanmar, dengan pemimpin sipil tertinggi termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan, tentara turun ke jalan dan layanan telepon dan internet terputus di sebagian besar wilayah negara.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Ucapkan Selamat Pada Ridwan Kamil, ini yang Jadi Alasannya
Beberapa jam setelah kudeta, militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, dengan klaim bahwa pemerintah NLD pimpinan Aung San Suu Kyi gagal menyelenggarakan pemilihan yang adil dan terbuka.
Militer juga menjanjikan pemilihan baru, tetapi tidak memberikan kerangka waktu, dan mengumumkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Ming Aung Hlaing.
Jenderal Ming Aung Hlaing, yang menurut undang-undang akan pensiun dari jabatan militernya ketika berusia 65 tahun pada Juli 2021, telah lama memendam ambisi menjadi presiden.
Menurut Melissa Crouch, profesor di Fakultas Hukum, Universitas New South Wales di Sydney, Australia. Jenderal merasa kecewa dengan partai dukungannya, USDP dalam pemilu November lalu yang menggagalkan tujuannya.
Baca Juga: Meski BLT BPJS Tidak Dilanjutkan, Jangan Khawatir Pekerja yang Berhak Terima Bantuan Tetap Diberikan
Tatmadaw, di bawah konstitusi yang dibuatnya pada tahun 2008, telah menunjuk 166 atau 25 persen kursi di parlemen, dan USDP akan membutuhkan 167 kursi lagi untuk menunjuk Min Aung Hlaing sebagai presiden negara.
Namun partai tersebut hanya memenangkan 33 dari 498 kursi yang tersedia, sedangkan NLD mengambil 396 kursi.
Crouch mengatakan bahwa kudeta Senin (1 Feb), yang terjadi hanya dalam beberapa jam sebelum parlemen baru dijadwalkan menggelar rapat untuk pertama kalinya, dipicu oleh kesadaran militer bahwa tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan kembali kursi kepresidenan Myanmar.
"Untuk mendapatkan kembali kantor presiden, mereka harus bertindak di luar hukum ... Dan dalam waktu satu tahun, mereka akan mengizinkan pemilihan baru berlangsung. Jika USDP berhasil mendapatkan sepertiga kursi, maka ada kemungkinan Min Aung Hlaing bisa menjadi presiden," ujar Melissa Crouch.
Baca Juga: Jarang Diketahui, ini Dampak Buruk Sering Rebahan, Bisa Sebabkan Penyakit Berbahaya
Min Aung Hlaing, yang sebelumnya merupakan tokoh yang kurang dikenal di luar militer, diangkat sebagai panglima tertinggi pada tahun 2011, tepat ketika Myanmar mulai beralih ke pemerintahan sipil setelah 49 tahun pemerintahan militer.
Ketika NLD memenangkan pemilihan multi-partai tahun 2015, sang jenderal mulai memposisikan dirinya sebagai calon presiden.
Dia tidak pensiun seperti yang diharapkan pada tahun 2016, tetapi sang Jenderal mengubah dirinya, dengan bantuan media sosial, dari tentara yang menyendiri menjadi tokoh publik.
Halaman Facebook yang didedikasikan untuk umum mempublikasikan aktivitasnya, termasuk kunjungan ke biara di negara mayoritas Buddha, dan pertemuan dengan pejabat.
Salah satu halaman memiliki 1,3 juta pengikut dan bertindak sebagai saluran utama militer untuk mendapatkan informasi, terutama selama penumpasan brutal Tatmadaw terhadap minoritas Rohingya pada tahun 2017.
Baca Juga: Meski BLT BPJS Tidak Dilanjutkan, Jangan Khawatir Pekerja yang Berhak Terima Bantuan Tetap Diberikan
Operasi tersebut mendorong sekitar 730.000 orang Rohingya mengungsi ke negara tetangga mereka, Bangladesh. Tahun berikutnya, Facebook menghapus dua halaman tersebut.
Baik Amerika Serikat dan Inggris sejak itu telah menjatuhkan sanksi pada Min Aung Hlaing atas kampanye itu, yang menurut penyelidik PBB dilakukan dengan ‘niat genosida’.
Frontier Myanmar, majalah informasi terkini yang berbasis di Yangon, mengatakan fakta bahwa Min Aung Hlaing adalah ‘salah satu pria paling dicari di planet ini’ karena perannya dalam kekejaman yang dilakukan terhadap Rohingya.
Pada hari Senin, AS mengancam sanksi baru terhadap Myanmar atas ‘serangan langsung militer terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum’, sementara Inggris mengatakan akan bekerja secara diplomatis dengan sekutunya untuk ‘memastikan kembalinya demokrasi secara damai’.
Para pemimpin dari seluruh dunia juga mengutuk kudeta tersebut, tetapi negara tetangga, China (salah satu mitra ekonomi paling berpengaruh di Myanmar) mengatakan bahwa pihaknya mencatat apa yang terjadi dan mendesak semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan guna menjaga stabilitas.***
