Network
MANTRA SUKABUMI – Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener melaporkan perkembangan terakhir di Myanmar terkait keamanan negara saat ini dan masa depan negara yang sekarang dikuasai oleh Junta Militer.
Christine memohon kepada Dewan Keamanan (DK) PBB pada hari Rabu, agar segera mengambil tindakan di tengah krisis yang meningkat di negara Asia Tenggara, dengan memperingatkan risiko ‘Perang Saudara’ dan ‘Pertumpahan Darah’ yang akan segera terjadi.
Christine Schraner Burgener mengatakan dalam sesi rapat tertutup dari 15 anggota Dewan, bahwa para jenderal yang merebut kekuasaan pada 1 Februari dinilai tidak mampu mengelola negara, dan pertimbangan situasi di lapangan yang semakin memburuk.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Dinilai Bodoh, Deddy Corbuzier: Ini Buat Nembak Orang Tuh Gak akan Mati
Hal itu disampaikan utusan PBB tersebut dimana pernyataan itu dibagikan dengan wartawan internasional di tengah kekerasan yang mengarah pada penumpasan terhadap protes anti-kudeta yang telah merenggut ratusan orang tewas.
“Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia,” katanya, seperti dilansir mantrasukabumi.com dari Al-Jazeera pada Kamis, 1 April 2021.
“Dewan harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan untuk membalik jalannya peristiwa karena pertumpahan darah sudah dekat," tegas utusan PBB untuk Myanmar itu.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok advokasi yang melacak data penahanan dan kematian, setidaknya 536 warga sipil telah tewas dalam protes sejak militer menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021.
Baca Juga: Aksi Pengeboman Marathon di Boston, Sinopsis Film Patriots Day Jangan Lewatkan Malam ini Bioskop Trans TV
Sekitar 141 orang tewas pada hari Sabtu (27 Maret), yang digambarkan sebagai hari paling berdarah dari kerusuhan di Myanmar sejauh ini.
Militer juga meningkatkan aktivitasnya di daerah etnis minoritas di sepanjang perbatasan negara tempat mereka memerangi kelompok bersenjata selama beberapa dekade.
Pada hari Sabtu, mereka melakukan serangan udara pertamanya di negara bagian Karen Timur, yang memaksa ribuan orang melarikan diri melintasi perbatasan negaranya ke negara Thailand .
Inggris meminta segera digelar pertemuan DK PBB sebagai tanggapan atas kekerasan yang meningkat di Myanmar.
Baca Juga: Mudah Lowbat, Kenali 6 Aplikasi ini Bikin Handphone Cepat Habis Baterai
"Tindakan kekerasan oleh militer ini sama sekali tidak dapat diterima dan membutuhkan pesan yang kuat dari komunitas internasional," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, dalam jumpa pers virtual setelah sesi rapat terbatas anggota tetap DK.
“Dewan Keamanan harus memainkan perannya sebagai bentuk tanggapan internasional,” tambahnya.***
