Usai Ledakan Lebanon, Tuntutan Hukum Menumpuk Terhadap Negara

- 22 September 2020, 11:30 WIB
Coretan bertuliskan 'negaraku melakukan ini' dalam bahasa Arab tertulis di dinding yang menghadap ke pelabuhan Beirut setelah ledakan besar pada 4 Agustus yang menghancurkan kota
Coretan bertuliskan 'negaraku melakukan ini' dalam bahasa Arab tertulis di dinding yang menghadap ke pelabuhan Beirut setelah ledakan besar pada 4 Agustus yang menghancurkan kota /AFP / PATRICK BAZ/.*/AFP / PATRICK BAZ

Mereka termasuk kepala pelabuhan Beirut dan direktur bea cukai, tetapi tidak seorang pun pejabat di pemerintahan atau parlemen.

Baca Juga: Setelah Uji Covid-19, Indonesia Hentikan Ekspor dari Produsen Makanan Laut ke China

Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian

Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan para ahli Prancis telah membantu pihak berwenang Lebanon dalam penyelidikan yang belum menemukan penyebab ledakan hampir tujuh minggu kemudian.

Amnesty International bulan ini mengatakan "mekanisme pencarian fakta internasional" adalah satu-satunya cara untuk "menjamin hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan".

''Tetapi pemerintah malah merujuk penyelidikan itu ke "Dewan Yudisial, pengadilan yang prosesnya pada dasarnya kurang independen dan tidak memihak", kata Amnesty.

Dengan kekuatan politik yang secara rutin mempengaruhi hakim untuk melewati akuntabilitas, Khalaf yang frustrasi meminta elit penguasa untuk "meninggalkan pengadilan sendiri".

"Kejahatan skala ini tidak bisa terjebak dalam perselisihan politik. Mengetahui kebenaran dan mencapai keadilan akan menghibur orang dan membiarkan mereka hidup dalam damai," tukasnya.**

Halaman:

Editor: Encep Faiz

Sumber: CNA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x