Network
Berdasarkan data pada tahun 2019 di Kabupaten Sukabumi angka kelahiran anak sangat tinggi. Dengan demikian, program Jampersal sangat diperlukan terutama bagi masyarakat yang perekonomiannya rendah.
Menurutnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat tidak relevan di tengah pandemi Covid-19 saat ini program Jampersal yang dinilai sangat membantu rakyat tidak mampu dan sudah tertuang dalam Undang-undang akan dicabut.
"Jampersal ini kan dibiayai dari APBN, sehingga kami fraksi Gerindra meminta kepada pimpinan untuk meminta klarifikasi kepada Dinas terkait dan secara tegas menolak kebijakan Jampersal di hentikan," tegas Hera Iskandar.
Anggota dari Fraksi Demokrat, Badri Suhendi ditempat yang sama menymapaikan bahwa ia sepakat dan memkalumi Pemda di tengah pandemi Covid-19 saat ini, sehingga dalam hal ini fraksi Demokrat menyarankan agar Pemda segera menyampaikan informasi yang jelas.
Baca Juga: TikTok Sediakan Solusi Periklanan untuk Bantu Permudah UMKM
"Karena memang membingungkan kemarin ada dua surat kepada masyarakat diberlakukan kembali dan di hentikan, itu tidak ada masalah sebenarnya," ujarnya.
Dengan begitu, baik itu kepada pihak Puskesmas atau pun rumah sakit informasi tentang masih berlakunya layanan Jampersal sesuai surat edaran yang dikeluarkan terakhir kali harus segera disosialisasikan.
"Dalam hal ini tentu pemerintah daerah harus memberikan informasi yang jelas terutama di Puskesmas dan Rumah sakit bahwa layanan Jampersal tidak ada kendala atau menghentikan," ungkapnya.**(MS)
