MANTRA SUKABUMI - Sejumlah tokoh menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara, mereka meminta pemerintah untuk fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.
Menanggapi masukan para tokoh berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara, Pakar hukum tata negara Refly Harun.
Dalam keterangannya, ia menyoroti soal pernyataan sejumlah ekonom yang menyarankan agar pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ditunda agar pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Sangat Ketakutan, Joseph Paul Zhang Catut Nama Kapolri dalam Kasusnya, dr Lisa: Apa Hubungannya?
Menurutnya, jika pemindahan IKN dilakukan saat ini sementara pemerintah masih harus berperang melawan pandemi Covid-19, serta kondisi ekonomi yang menurun, maka yang menjadi masalah adalah soal permasalahan yang menjadi proritas.
"Maka sesungguhnya yang menjadi masalah adalah apakah saat ini prioritas untuk pindah Ibu Kota? Itu masalahnya," ujar Refly Harun, dikutip mantrasukabumi.com, dari kanal Youtube, Senin, 19 April 2021.
Pasalnya, lanjut pakar hukum tata negara tersebut, pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara akan menyerap dua hal, yakini finansial dan energi atau konsentrasi.
Ia menilai, pemerintah memerlukan waktu untuk bisa pulih termasuk dari segi ekonomi yang babak belur usai pandemi agar bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik.
"Jadi tidak perlu juga Presiden Jokowi berambisi dicatat sebagai orang yang memindahkan Ibu Kota secara de facto. Secara de jure sebentar lagi mungkin akan tercapai dengan persetujuan DPR, tetapi secara de facto 2024 Ibu Kota pindah," tuturnya menerangkan.
Baca Juga: 6 Resep Mudah Es Cincau Kekinian, Minuman Segar untuk Berbuka Puasa
Baca Juga: Inilah Doa Syukur Nikmat dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Rezeki Bertambah dan Berlimpah
Tak cukup sampai di situ, pria yang sempat menjabat sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu, mengatakan bahwa tahun 2024 mendatang akan menjadi tahun yang sangat sibuk.
Pasalnya, di tahun tersebut akan ada agenda Pemilu serentak, yang mencakup legislatif DPR, DPRD, dan DPD, Pemilihan Presiden atau Pilpres, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Bisa dibayangkan, kalau energi kemudian sibuk dengan perpindahan Ibu Kota. Bagaimana kalau pindahnya sebagian? Ya kalau pindahnya sebagian, sekalian saja tidak perlu dipaksakan untuk pindah 2024," kata Refly Harun.
Diberitakan sebelumnya, ekonom senior Emil Salim menilai proyek Ibu Kota Negara atau IKN membuat perhatian pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 terpecah.
Ia menuturkan, kemacetan dan banjir yang semakin parah di Jakarta tidak bisa dijadikan alasan untuk segera memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
"Sikap negarawan itu menghadapi permasalahannya, bukan dihindari," ujar Emil Salim.***