MANTRA SUKABUMI - Penangkapan Djoko Tjandra oleh Polri mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.
Penanganan tersebut menjadi momentum pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Negara Indonesia yang mana selama ini dianggap oleh sebagian orang penegakan hukum di Indonesia terkesan tebang pilih.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahwa penangkapan Djoko Tjandra sebagai pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Mimpi Tentang Neraka Sahabat Abdullah Bin Umar
"Penangkapan Djoko Tjandra menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia," ucap Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari laman Antaranews.com.
Dia mengatakan penangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra.
Hal ini, kata dia, juga menjadi pernyataan sikap yang tegas bahwa negara tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini.
Baca Juga: Konflik China -India Masih Panas, Tiongkok Dorong Klaim Pangong, New Delhi: Mundur Belum Berakhir
"Oleh karena itu, keberhasilan penangkapan ini harus diikuti dengan proses peradilan yang transparan hingga bisa menguak kasus tersebut secara terang benderang," ucap Yasonna.
Dalam kesempatan itu, Yasonna secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas keberhasilan menangkap sosok yang kabur sejak 2009 tersebut, terlebih karena proses penangkapan itu dimudahkan melalui pendekatan "police to police".
"Sebelumnya masyarakat menuding Kepolisian tidak serius mencari tahu dan menangkap Djoko Tjandra. Kini semua bisa melihat bahwa tudingan itu tidak benar," ujar dia.
Baca Juga: Djoko Tjandra Ditangkap, Tito Karnavian Apresiasi dan Sebut Prestasi Luar Biasa Bagi Jajaran Polri
Diketahui, Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (30/7).
Penangkapan dilakukan tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia. Kerja sama model "police to police" dilakukan setelah Djoko Tjandra terdeteksi berada di Negeri Jiran tersebut.
Di sisi lain, Yasonna menyebut kasus Djoko Tjandra yang seakan dengan mudah bisa keluar-masuk Indonesia kendati berstatus buronan harus menjadi pelajaran bagi setiap lembaga penegak hukum di Indonesia.
Dia pun menyinggung Polri yang telah mengusut petingginya yang mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra.
Baca Juga: Perkuat Pertahanan, Korsel Berhasil Luncurkan Satelit Militer Pertama yang Mencapai Orbit
"Tentu ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam surat jalan Djoko Tjandra. Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana," kata Yasonna.
Yasonna berharap hal tersebut dapat menjadi pelajaran agar tidak ada lagi oknum lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main dengan hukum di negeri ini.
"Negara tidak akan berkompromi soal ini," ucap dia.**