MANTRA SUKABUMI - Polemik UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI beberapa waktu lalu hingga saat ini masih menjadi bahan perbincangan publik.
Bahkan, para buruh pun hampir diseluruh daerah melakukan aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.
Tidak hanya buruh, mahasiswa dan juga berbagai ormas pun ikut menolak pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.
Baca Juga: ShopeePay Kembali dengan Merchant Baru untuk Kamu Nikmati Minggu Ini!
Baca Juga: Ternyata 10 Golongan Wanita Ini Dilaknat Allah SWT Berdasarkan Hadits Nabi SAW
Saat ini, naskah UU Cipta Kerja sudah diberikan oleh DPR ke kantor Presiden beberap sat lalu. Hanya saja belum ada kepastian terkait naskah UU Cipta Kerja ditanda tangani oleh Presiden Jokowi.
Akan tetapi sinyal penanda tanganan naskah semakin menguat. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Staff Kepresidenan, Moeldoko beberapa waktu yang lalu bahwa penandatangan naskah UU Cipta Kerja tinggal menunggu waktu.
"Tinggal menunggu waktu, ya tinggal menunggu waktu dalam beberapa saat," jelas Moeldoko dikutip dari Fix Indonesia pada Kamis, 22 Oktober 2020.
"Setelah ditangani oleh beliau (Presiden Joko Widodo), segera diundangkan dalam lembaran negara," lanjutnya.
Baca Juga: Segera Cek Rekening, Kemnaker Cairkan BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 4 Kepada 26.456 Pekerja
Artinya sudah pasti akan ditanda tangani, dan tinggal menunggu beberapa saat saja.
Selain itu, kabar penanda tanganan UU Cipta Kerja juga datang dari Staff Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono pada Sabtu, 24 Oktober 2020.
Dini menjelaskan bahwa proses cleansing dari Setneg sudah selesai dan sedang dalam proses penanda tanganan Presiden.
"Proses cleansing setneg sudah selesai, hanya pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Ciptaker," jelas Dini Purwono.
Baca Juga: Terbaru, Loker Resmi Kemnaker, Kesempatan Karir dari Lembaga Negara sampai Operator Produksi
"Naskah UU Ciptaker sedang dalam proses penandatangan Presiden," lanjutnya.
Lebih lanjut, Dini menjelaskan bahwa setelah ditandatangani Presiden maka publik akan segera dapat mengakses UU Ciptaker yang final.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di laman Jurnalpresisi.Pikiran-Rakyat.com dengan judul Kabar Mengejutkan dari Istana Soal UU Ciptaker, Akhirnya Buruh Terima Anjuran Pemerintah Untuk Ini.
"Publik bisa akses setelah naskah UU ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam lembaran Negara RI dan Berita Negara RI," jelasnya.
Merespon hal ini Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meradang. Dilansir dari laman resmi KSPI, dijelaskan bahwa KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak secara nasional.
Baca Juga: BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin II Segera Dicairkan, Cek Jadwal Tahap dan Termin dari Menaker
Terpusat di Jakarta, aksi akan fokus di Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Said Iqbal mengklaim bahwa aksi yang akan dilakukan pada Senin, 02 November 2020 akan melibatkan puluhan ribu buruh.
“Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin,” jelas Said Iqbal pada Senin, 26 Oktober 2020.
Selain itu, buruh juga akan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
"KSPI memperkirakan, Presiden akan menanda tangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020," tulis KSPI melalui laman resminya pada Senin, 26 Oktober 2020.
Baca Juga: Kabar Gembira, Di Tengah Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan Berikan Keringanan Pembayaran Iuran
Baca Juga: Cek Fakta: Dikabarkan Pemerintah akan Salurkan BLT Rp900 Ribu bagi Pemilik SIM C, Ini Faktanya
Untuk fokus tunturan aksi 2 November 2020 mendatang adalah untuk mendorong Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
“Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh,” lanjut Said Iqbal.
Sebelumnya pemerintah melalui Menkopolhukam, Mahfud MD menyarankan kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mereka yang tidak puas kan bisa mengajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke MK," jelas Mahfud MD pada Kamis, 08 Oktober 2020 melalui video conference.**(Syifa'ul Qulub/Jurnal Presisi PRMN).