Network
MANTRA SUKABUMI – Meningkatnya aktivitas militer di kawasan Laut China Selatan (LCS) mengundang reaksi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Azis menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan LCS, dan ASEAN perlu segera melakukan konsolidasi agar tidak terjadi perpecahan di kawasan tersebut.
Pimpinan DPR RI itu menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan LCS dengan adanya latihan tempur pasukan China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam.
Sementara, Kapal Induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Rosevelt juga merapat di perairan LCS, dan pemerintahan Joe Biden pun menolak tegas klaim sepihak "nine dash line" oleh China.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
Nine dash line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. China secara sengaja tidak pernah mendefinisikan makna hukum dari Nine Dash Line atau apa saja “hak-hak” yang dimilikinya di dalam batas itu.
"Namun di saat yang sama, keamanan batas-batas laut NKRI harus diperkuat, khususnya di Perairan Natuna," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari Antaranews pada Jumat, 29 Januari 2021.
Azis mendorong Pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga kepentingan Indonesia dan ASEAN.
"Kita selalu kedepankan politik bebas aktif, jaga kepentingan Indonesia dan jaga kepentingan ASEAN sebagaimana kita menjaga kepentingan NKRI. Semua negara adalah sahabat kita, termasuk China dan Amerika Serikat," ujarnya.
Karena itu dia meminta Kemlu dan Kemhan agar proaktif dalam mengedepankan dialog diplomasi serta juga tegas dalam menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai instrumen yang ada, baik secara individu negara maupun kolektif.
Dia menilai situasi di Laut China Selatan sudah sangat serius, sehingga komitmen harus bisa dibuktikan dengan implementasi sikap di perairan LCS. Karena itu menurut Azis, menjaga norma-norma hukum internasional, saling menghormati kebebasan navigasi adalah langkah mutlak yang harus dilakukan.
"Negosiasi apapun bisa terjalin jika para pihak mewujudkan komitmen. Kita harus mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, ini tantangan nyata masa kini," katanya.
Selain itu, Azis mengomentari terkait pemberitaan undang-undang (UU) baru di China yang mengizinkan seluruh "coast guard" China untuk menembak kapal asing yang memasuki klaim wilayah perairan China.
Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Aliran Dana Asing ke FPI, Ferdinand: Jangan Beri Ruang di Negeri ini
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa China perlu meninjau kembali UU tersebut dan peka terhadap norma-norma internasional.
Dia mengatakan, menyikapi isu akan dimulai lagi negosiasi "code of conduct" (COC) LCS, para pihak harus berkomitmen dalam mewujudkan hal tersebut karena sudah terlalu sering terjadi pelanggaran. ***
