Network
MANTRA SUKABUMI - Pengamat Politik, Pangi Syarwi, S.I.P., M.I.P. memberikan tanggapan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang dilaksanakan di Dali Serbang Sumatera Utara.
Pangi Syarwi mengatakan KLB Demokrat itu mencatat sejarah baru yang lebih jorok ketimbang masa orde baru.
Tanggapan Pangi Syarwi tersebut sebagaimana diungkapkan dirinya melalui akun twitter pribadinya pada 5 Maret 2021.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
"Sejarah lebih jorok dibandingkan orde baru," cuit Pangi Sarwi seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @pangisyarwi1 pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Sejarah lebih jorok dibandingkan orde baru, baru kali ini partai diakusisi yang bukan kader partai, sekaligus orang bawahan presiden yang namanya KSP itu, awalnya ngak ngaku,, tapi beliau inner circle istana, ada ngak sk KLB/munaslub yang tak ditanda tanggani kemenkumham? Rusak— ???????????????????? ????????????????????????_???????????????????????????????? (@pangisyarwi1) March 5, 2021
Menurutnya, baru kali ini sebuah partai diambilalih oleg seseorang yang bukan kader, sekaligus merupakan pejabat aktif bawahan Presiden.
"Baru kali ini partai diakusisi yang bukan kader partai, sekaligus orang bawahan presiden yang namanya KSP itu, awalnya ngak ngaku," tulisnya.
Pangi Sarwi mengatakan bahkan yang paling rusak lagi, hampir setiap KLB atau Munaslub SKnya dikeluarjan oleh Kemenkumham.
"tapi beliau inner circle istana, ada ngak sk KLB/munaslub yang tak ditanda tanggani kemenkumham? Rusak," ujarnya.
Dosen Ilmu Politik UBK itu merasa heran, menurut Kepolisian kegiatan KLB itu tidak berizin, namun disisi lain Polisi tak mau membubarkan.
Pangi Sarwi pun mempertanyakan sebegitu kuatkah kekuatan kekuasaan yang berada di belakang KLB tersebut.
"Katanya polisi tak beri izin, tapi tak bisa membubarkan, begitu kuat kah sumber kekuasaan," ucapnya.
Di lain kesempatan Staf Ahli Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan jangan bawa-bawa nama Presiden dalam isu KLB.
Baca Juga: Cintai Produk Indonesia, Presiden Jokowi: Beri Ruang Besar untuk Dongkrak Ekonomi Nasional
Namun nyatanya Moeldoko adalah merupakan seorang KSP Istana yang kerjanya langsung di bawah Presiden.
"Kata Ngabalin, jangan sebut-sebut nama Presiden, jangan kait kaitkan presiden dlm soal kecil begini, wong Moeldoko KSP Istana, nanti Moeldoko apakah bakal dipecat? Tinggal giliran di khianati," pungkasnya.***
