Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat Geser AHY, Begini Media Asing Sorot KLB Sumut
Selain itu, Rocky menilai jika KLB tersebut diselenggarakan semata-mata hanya untuk dijadikan kendaraan politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2022 dan 2023 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Nah, sekarang kita sebetulnya ingin lihat di belakang KLB itu. Tentu agendanya itu di 2024. Kalau mau lebih maju ke depan dari 2022 2023 ada pilkada,” ujarnya.
Akibat adanya KLB tersebut, Rocky menyebut jika masyarakat telah memiliki anggapan bahwa gerakan kudeta tersebut telah sepenuhnya diinstruksikan oleh pihak istana, sama halnya yang pernah terjadi di PPP, Golkar dan, PKB.
“Publik menganggap mereka yang punya ambisi mengambil alih partai pasti disuruh istana karena udah ada contoh sebelumnya PPP, Golkar, dan PKB yang acak-acak oleh istana,” ujarnya.
Baca Juga: Tanggapi Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko, Babe Haikal: ini Sebuah Karma Politik
Dirinya menilai, upaya pengambil alihan ini ada keterlibatan Istana.
“Apapun alasannya, publik akan tetap melihat jika Istana ada di balik upaya pengambilalihan,” lanjutnya.