Network
MANTRA SUKABUMI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Banyuwangi siap mengirim orang sakti ke Jakarta untuk membela Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketua DPC PD Banyuwangi, Michael Edi Haryanto mengatakan bahwa orang sakti itu disiapkan untuk membela AHY yang hari ini sedang digoyang.
Hal itu seperti dilihat mantrasukabumi.com dari video keterangan Ketua DPC, Michael Edi Haryanto yang diunggah akun twitter DPC PD Banyuwangi.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: Anggota DPR RI: KSP Moeldoko Mohon Maaf pada Demokrat, SBY dan AHY serta Mundur dari Ketum Hasil KLB
"Banyuwangi hadir menyuarakan perlawanan," cuit DPC PD Banyuwangi seperti dikutipantrasukabumi.com dari akun twitter @BanyuwangiS14P pada Minggu, 14 Maret 2021.
Banyuwangi hadir menyuarakan perlawanan ???? pic.twitter.com/EmM5o91L3o— DPC PD BANYUWANGI (@BanyuwangiS14P) March 14, 2021
Michael Edi Haryanto juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perlawanan pada siapapun yang akan mengambilalih partai Demokrat.
"Kami akan lawan siapapun yang akan mengambilalih partai Demokrat," Kata Edi.
Ia pun menjelaskan maksud dari penampilan orang sakti yang beratraksi didepan yang hadir.
Baca Juga: Banyak Politikus Demokrat Cari Dirinya, Moeldoko Malah Unggah Video Sedang Dorong Gerobak Sayur
"Tadi kita saksikan orang memakan api, makan paku, kebal senjata, itu memang budaya Banyuwangi," katanya.
Selain Budaya Banyuwangi, namun jika sewaktu-waktu dibutuhkan mereka bisa diberangkatkan ke Jakarta bela AHY dan Demokrat.
"Namun sewaktu-waktu bila dibutuhkan untuk membela Demokrat, kami siap," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa sesuai Undang-undang Pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan Kader Partai Demokrat.
Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD tersebut disampaikan melalui akun twitter pribadinya pada 6 Maret 2021.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," cuit Mahfud seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @mohmahfudmd pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 6, 2021
Hal itu dilakukan, sebagaimana dulu pada saat pemerintahan Megawati yang menyikapi MLB PKB.
"Sama dengan yang menjadi sikap ) Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," tuturnya.
Baca Juga: Doakan Habib Rizieq Shihab, Christ Wamea: Sang Pemersatu Umat Diperlakukan Tidak Profesional
Baca Juga: Buntut Persoalan Guru Dipersekusi Oknum Aparat Desa, Marwan Hamami Diundang RDP
Mahfud menuturkan, kala itu Megawati tidak melarang atau pun mendorong, karena secara hukum itu adalah masalah internal.
"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB," ujarnya.
"Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," katanya.
Oleh karenanya, bagi pemerintah sekarang ini kasus KLB Deli Serdang merupakan masalah internal Partai.
Baca Juga: Inul Daratista: Aku Tuh Malu Harga Diri Gak Ada, Sing di Obral itu Kelasnya Lebih Rendah
"Bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD," ucapnya.
"Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat," katanya.
Lebih lanjut Mahfud menegaskan bahwa pemerintah hanya menangani sudut pandang keamanan, bukan legalitas partai.
"Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai, pungkasnya.***
