Network
MANTRA SUKABUMI - Menurut survei, responden yakin pemerintah tidak terlibat dalam kegiatan kongres luar biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Berdasarkan survei Charta Politika yang berlangsung pada 20-24 Maret 2021 menunjukkan hasil 51,3 persen dari 1.200
"Menurut anda, apakah pemerintah Jokowi (Joko Widodo, Red) terlibat atau tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB?" demikian pertanyaan survei, sebagaimana ditunjukkan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat peluncuran hasil survei, Minggu.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 29 Maret 2021: Lewat Pesan Suara, Mama Rosa Terima Andin dan Al Kembali
Ada 3 opsi dalam survei charta, yang menunjukkan keterlibatan dan tidaknya pemerintah terhadap KLB Sibolangit, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada Senin, 29 Maret 2021.
1. Responden memilih pemerintah terlibat 15,7 persen.
2. Responden memilih pemerintah tidak terlibat lebih dari 50 persen.
3. Responden memilih tidak tahu atau menjawab 33,1 persen.
Sementara itu, untuk pertanyaan terkait penerimaan masyarakat terhadap hasil pertemuan di Sibolangit pada 5 Maret, sebanyak 37,6 persen responden tidak setuju terhadap hasil KLB.
Namun, 18,1 persen responden setuju, dan 44,3 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Baca Juga: Ditengah Aksi Bom Bunuh Diri, Ferdinand Sentil Anies Baswedan yang Bungkam Masalah Insiden Terorisme
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 29 Maret 2021: Lewat Pesan Suara, Mama Rosa Terima Andin dan Al Kembali
View this post on Instagram
Dari 1.200 responden yang diwawancarai oleh Charta Politika, 51,9 persen di antaranya mengaku mengikuti polemik Partai Demokrat, dan hanya 23,1 persen yang mengaku tidak tahu masalah di partai politik tersebut.
Terkait hasil survei itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera berpendapat persepsi publik menunjukkan bahwa sosok Moeldoko, yang saat ini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan, merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo.
"Terlepas dari hasil survei, persepsi publik bahwa Moeldoko adalah lingkaran dalam Pak Jokowi sebenarnya sangat merugikan Pak Jokowi, jika tidak ada sikap apalagi pernyataan (dari pemerintah, Red). Ini buat saya menunjukkan etika dan logika demokrasi yang tidak jalan, dan itu buruk buat pemerintah pusat," kata Mardani Ali Sera menanggapi hasil survei saat acara peluncuran, Minggu.
