Bambang Widjojanto Pimpin KPK Ibu Kota DKI, Ferdinand : Upaya Anies Tutupi Kasus Korupsi

MANTRA SUKABUMI - Komite Pencegahan Korupsi atau KPK Ibu Kota DKI Jakarta dipimpin oleh Bambang Widjojanto. 

Bambang merupakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal sebagai lembaga antikorupsi.

KPK Ibu Kota dibentuk Anies Baswedan pada 2018 lalu dan merupakan nama lain dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang komite Pencegahan Korupsi (PK).

Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Menhan RI Prabowo Subianto Akui Dirinya Berdosa Tak Pernah Nengok Sosok Ini

Menurut Ferdinand semua itu merupakan upaya menutup jejak hitam dalam pemerintahan Anies.

“Beginilah kondisi ketika manusia lebih suka memoles wajah dan menutupi kekurangannya dengan intrik daripada mengakui kesalahan dan memperbaiki diri secara konkret,” cuit Ferdinand Hutahaean, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twitternya, Minggu 11 April 2021.

Ferdinand menganggap bahwa dengan membentuk KPK Ibu kota diduga untuk menutupi jejak hitam korupsi yang dilakukannya.

“Anies menebar tirai gelap menutupi jejak hitam korupsi di pemerintahannya dgn gimmick,” imbuh Ferdinand.

Baca Juga: Kabar Gembira, Besok 12 April 2021 Pembuatan dan Perpanjangan SIM Bisa Melalui HP, Simak Langkah-langkahnya

Sebelumnya diberitakan, Komite Pencegahan Korupsi atau KPK Ibu Kota DKI Jakarta ternyata dipimpin oleh Bambang Widjojanto. Diketahui, Bambang merupakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal sebagai lembaga antikorupsi.

KPK Ibu Kota dibentuk Anies Baswedan pada 2018 lalu dan merupakan nama lain dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang komite Pencegahan Korupsi (PK).

Bambang Widjojanto atau biasa dikenal selama ini BW tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, baru-baru ini BW kembali mencuat ke publik setelah menjadi kuasa hukum DPP Partai Demokrat kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadapi Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Pada 2019 lalu, BW menjadi Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Namun, sayangnya gugatan hasil Pilpres Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi ditolak oleh hakim MK.

Baca Juga: Kata Siapa Tak Bisa Mudik, bagi Masyarakat ini Diperbolehkan Mudik Lebaran 2021

Baca Juga: Jarang Diketahui, Ternyata ini Rahasia Allah SWT Ciptakan Nyamuk

Saat itu, BW memimpin tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam perkara di MK, melawan KPU sebagai termohon dan tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Kemesraan antara BW dan Anies sudah tampak sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, BW menjadi tim pakar Anies-Sandi saat debat pilkada berlangsung.

BW juga pernah menjadi ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dia juga termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Indonesian Corruption Watch (ICW).***