Network
MANTRA SUKABUMI - Mantan sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Said Didu kembali komentari soal isu radikal.
Said Didu menanyakan kenapa pemerintah tidak membuat batasan dari pengertian radikal tersebut.
Said Didu menyangka bahwa dengan tidak ada batasan pengertian radikal tersebut, pemerintah akan bisa secara subjektif mencap radikal.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 20 April 2021: Elsa Bisa Ingkari Janjinya, Namun Riky Tak Sebodoh yang Dipikir
"Kenapa penguasa tidak membuat batasan pengertian radikal ? Mungkin dimaksudkan agar mereka bisa secara subyektif menetapkan siapa saja yang diberikan cap radikal," ucap Said Didu, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @SaidDidu pada Selasa, 20 April 2021.
Kenapa penguasa tdk membuat batasan pengertian radikal ? Mungkin dimaksudkan agar mereka bisa secara subyektif menetapkan siapa saja yg diberikan cap radikal.
Sejarah mencatat bhw penjajah juga seenaknya memberikan cap radikal kpd banyak pejuang kemerdekaan RI.— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 19, 2021
"Sejarah mencatat bahwa penjajah juga seenaknya memberikan cap radikal kepada banyak pejuang kemerdekaan RI," ungkapnya.
Sebelumnya, Said Didu mengatakan jika tidak ada definisinya maka isu radikal bisa dipakai untuk menyingkirkan orang yang tidak disukai.
"Definisi radikalisme apa sih ? Kalau ga ada definisi yang jelas akan sangat berbahaya karena bisa menjadi alat menyingkirkan orang yang tidak disukai." ucap Said Didu, pada Selasa 19 April 2021.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Kerumunan Habib Rizieq Diwarnai Fenomena Menarik, HRS Didatangi Tamu Agung Waliyullah
Hal tersebut disampaikan setelah sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa banyak kehilangan Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang mumpuni.
Hal tersebut menurut Tjahjo karena terkena pemahaman radikalisme dan terorisme.
Tjahyo mengakui sering menindak tegas hingga mencopot jabatan pegawainya, akibat melanggar hal yang berkaitan radikalisme.
Pemahaman radikalisme ini terlihat pada ujian Tes Potensi Akademik atau TPA yang dijalani oleh semua PNS.
Hal itu diungkapkan Tjahjo Kumolo dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia bertajuk Urgensi Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS pada Minggu 18 April 2021.
"Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya dia bisa duduk di eselon 1, duduk di eselon 2, bisa menjadi kepala badan atau lembaga."
"Tapi, dalam TPA (Tes Potensi Akademik) dia terpapar masalah-masalah radikalisme dan terorisme," ucap Tjahjo menambahkan.
"pemahaman radikalisme itu terungkap pada sosial media milik pegawainya itu," ujar Menpan RB.
"Ini tanpa ampun, Kami sudah ada datanya semua lewat medsosnya yang dia pegang. Lewat PPATK dan lainnya," lanjutnya.***
