Hidayat Nur Wahid Ingatkan Negara Jangan Langgar HAM, Terkait Penangkapan Munarman

- 30 April 2021, 05:49 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA. /DOK/Pikiran-Rakyat/

 

MANTRA SUKABUMI - Politisi PKS Hidayat Nur Wahid turut berkomentar terkait penangkapan mantan sekretaris FPI Munarman. 

Menurut Hidayat Nur Wahid bahwa PKS mengingatkan agar negara tidak melanggar HAM atas penangkapan Munarman. 

Hidayat Nur Wahid atau biasa disapa HNW mengungkapkan, sebaiknya aparat dapat menegakan hukum dengan proses hukum yang adil dan transparan.

Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Soal Partai Ummat Amien Rais, Jansen: Hormat, Jendral saja Belum Tentu Mampu, Malah Milih Jalan Begal 

"Munarman ditangkap dan PKS mengingatkan negara agar tak langgar HAM," ujar Hidayat Nur Wahid sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @hnurwahid pada 30 April 2021.

"Serta agar aparat tegakkan Hukum dengan mengedepankan pemenuhan proses dan praktek hukum yang adil, transparan dan akuntabel." tutur HNW menambahkan.

Sebelumnya Aboe bakar Alhabsy menanggapi terkait penangkapan mantan Juru Bicara FPI  Munarman oleh tim Densus. 

Menurut  Aboe Bakar Alhabsy mengaku menghormati proses hukum yang sedang dijalankan.

Penghormatan atas setiap proses hukum adalah keharusan bagi setiap warga negara karena negara kita ini kan negara hukum," kata Aboe Bakar. 

Baca Juga: Bahaya Sering Makan Sosis, Bisa Picu 4 Penyakit ini, Risiko Kanker Usus Salah Satunya

Anggota DPR Fraksi PKS itu tetap menyarankan agar para aparat kepolisian melakukan langkah hukum yang sesuai aturan yang berlaku, lantaran itu adalah asas praduga tak bersalah.

Menerima aparat penyidik memastikan keadilan hukum bagi semua. 

Diantaranya harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan melakukan semua proses penyidikan sesuai ketentuan.

Serta tidak diskriminatif dan semua prosesnya harus transparan dan akuntabel.

Baca Juga: 4 Jenis Minuman ini Cocok untuk Penderita Kolesterol

Dengan demikian PKS sangat mendukung segala upaya pencegahan dan penghentian tindak pidana terorisme yang beradab dan sesuai prosedur.

"Negara tidak boleh berlebihan apalagi berpotensi melanggar HAM. Jadi kita serahkanlah penegak hukum untuk menyelesaikan dengan baik," pungkasnya.***

Editor: Ridho Nur Hidayatulloh


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah