Network
MANTRA SUKABUMI – Maraknya aksi demo terkait UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh beberapa perwakilan kelompok masyarakat, berujung pada arah penistaan Presiden. Hal ini membuat gerah Istana hingga membuat salah seorang punggawa Istana Presiden merasa perlu untuk bersuara.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melihat banyak tokoh yang menolak Undang-undang Cipta Kerja padahal belum memahami isinya secara utuh dan penuh. Namun ia tidak menyebut tokoh siapa yang dimaksud.
Moeldoko menuturkan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja diarahkan untuk menghadapi kompetisi global. Ia juga mengatakan bahwa beleid ini bukan untuk menyingkirkan tertentu.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini Untuk Referensi Makanan Hingga Kecantikan
Baca Juga: Presiden Jokowi Diisukan Akan Dilengserkan, Anggota Komisi 1 DPR RI Beri Tanggapan Mengejutkan
"Kebijakan ini diarahkan untuk menghadapi kompetisi global. Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis, dikutip mantrasukabumi.com yang dilansir wartaekonomi.co.id, pada Sabtu (17 Oktober 2020).
"Mereka menyampaikan keberatan isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep sebelum disahkan. UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu," tambahnya.
Moeldoko menuturkan banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya.
"Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting," jelasnya.
