Network
MANTRA SUKABUMI - Dalam UU Omnibus Law terdapat beberapa klaster, yang secara umum tiap klaster bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Menurut Presiden Jokowi, setidaknya ada tiga alasan mengapa Indonesia membutuhkan UU Cipta Kerja, yang paling penting urgensinya disusun bedasarkan pada kebutuhan atas lapangan kerja sangat mendesak.
Disamping itu kepastian regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit yang menghambat Usaha Mikro Kecil (UMK) serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Minta Demokrat Laporkan Rizal Ramli Soal Ucapannya Terkait SBY dan Umat Islam
Baca Juga: Mobil Tabrak Kawasan Masjidil Haram: Pintu Masjid Rusak dan Terbelah
Namun demikian, apabila masih ada yang merasa tidak puas terhadap UU ini, Presiden mempersilakan untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK," ujarnya.
Dikutip mantrasukabumi.com dari infopublik.id, menurut Presiden, setidaknya ada tiga alasan mengapa Indonesia membutuhkan UU Cipta Kerja.
Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru sehingga kebutuhan atas lapangan kerja sangat mendesak.
Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak. Mereka membutuhkan adanya penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya.
