Network
MANTRA SUKABUMI - Akhir-akhir ini mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean bersikeras ingin non aktifkan Anies Baswedan dari jabatannya.
Berbagai tanggapan sering ia sampaikan melalui akun Twitter miliknya. Hingga membeberkan UU dan PP terkait penonaktifan sang Gubernur.
Menurut Ferdinand, UU Nomor 23 Tahun 2014 yang direvisi menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 dan PP 18/2017 cukup menjadi alasan pemberhentian Anies Baswedan dari Gubernur.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Viral Video Diduga TNI Copot Spanduk Habib Rizieq Shihab, FPI: Ini Mau Pancing Kita Buat Musuhin TNI
"UU No 23/2014 ttg Pemda yg sdh direvisi jd UU No 9/2015 mengatur pemberhentian kpl daerah (Gubernur) yaitu melanggar sumpah jabatan, melakukan kebijakan yg menguntungkan kelompoknya, melakukan kebijakan yg membuat pihak lain resah. Hal ini cukup jd alasan utk non aktifkan Anies Baswedan," tulis Ferdinand pada Selasa, 17 November 2020.
UU No 23/2014 ttg Pemda yg sdh direvisi jd UU No 9/2015 mengatur pemberhentian kpl daerah (Gubernur) yaitu melanggar sumpah jabatan, melakukan kebijakan yg menguntungkan kelompoknya, melakukan kebijakan yg membuat pihak lain resah.
Hal ini cukup jd alasan utk #NonAktifkanAnies— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) November 17, 2020
Lebih dari itu, Ferdinand merincikan pasal yang terdapat dalam UU tersebut, tepatnya pasal 76 ayat (1) terkait Pemerintah Daerah.
"Pasal 76 ayat (1) UU 23/2014: Kepala daerah dilarang: membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;" bebernya.
Pasal 76 ayat (1) UU 23/2014:
Kepala daerah dilarang:
membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;#NonAktifkanAnies— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) November 17, 2020
Bahkan dirinya menilai yang dilakukan Anies hanya menguntungkan sekelompok orang dan merugikan kepentingan umum.
