Network
MANTRA SUKABUMI - Politisi partai Gerindra sekaligus Ketua Umum HSBI Fadli Zon kritik pernyataan panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, propaganda media sosial dapat mengancam keutuhan NKRI.
Atas ungkapannya, Fadli Zon menilai pernyataannya merupakan hal yang tidak cerdas, bahkan tak tanggung tanggung ia menilai Panglima TNI belum mengerti demokrasi. Hal ini ia sampaikan melalui aku Twitternya @fadlizon.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Komentari Permintaan Pembukaan Sekolah Terhadap Anies, Ferdinand Sebut Kisruh dan Rusuh
"Pernyataan yg tdk cerdas dr seorang Panglima TNI. Masih belum mengerti demokrasi," tulis Fadli Zon sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @fadlizon pada Minggu, 22 November 2020.
Fadli dengan tegas menyebutkan Panglima TNI belum mengerti soal demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan di Indonesia.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, segala aktivitas dunia maya dapat secara instan mempengaruhi keutuhan sebuah negara.
“Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat syaraf,” kata Hadi Tjahjanto dalam sebuah webinar, Sabtu, 21 November 2020.
"Dengan pengunaan dan jangkauan yang luas, media sosial menjadi media yang efektif untuk melakukan perang informasi atau pun perang psikologi. Sekarang kita mengenal hastag, trending topic. Dahulu kita menyebutnya sebagai tema propaganda,” tambahnya.
Menurut Hadi, belakangan propaganda lewat sosial media pun masif terjadi di Tanah Air yang keseluruhannya sangat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga: TvN Lihatkan Foto Drakor 'Start Up' Untuk Episode Barunya Penuh Kekecewaan
Salah satunya, lanjut yaitu penyebaran berita bohong atau hoaks yang mendiskreditkan pemerintah, dengan sasaran utama masyarakat awam dan generasi muda agar terbakar emosinya.
Kemudian, provokasi dengan mengeksploitasi isu SARA seperti penistaan tokoh masyarakat, tokoh agama, perlakuan etnis tertentu, atau pun kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.
Kemudian, provokasi dengan mengeksploitasi isu SARA seperti penistaan tokoh masyarakat, tokoh agama, perlakuan etnis tertentu, atau pun kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.
“Juga menyebarkan isu-isu sosial dan isu separatisme berbahasa Inggris untuk mencari simpati dan dukungan politik dari dunia internasional, seperti yang dilakukan Benny Wenda dan Veronica Koman,”
Hasilnya, stabilitas nasional akan terganggu dan akhirnya upaya pembangunan tidak akan berjalan lancar.
Baca Juga: Tak Ingin Terkena Penyakit Kolestrol Tinggi? Sebaiknya Anda Hindari Makanan Ini
Pemerintah dan rakyat hanya akan disibukkan dengan konflik-konflik sosial yang ada dan kehidupan sosial kemasyarakatan menjadi tidak kondusif.
“TNI bersama kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat khususnya generasi muda, harus bahu membahu memberdayakan potensi dunia maya dan potensi digital yang dimiliki untuk membendung dan menghadapi ancaman separatisme di dunia maya,” pungkasnya.**
