Tanggapi Kasus Siswi Non Muslim Wajib Pakai Jilbab di Padang, Mahfud MD: Kita Protes Keras ke Depdikbud

24 Januari 2021, 15:55 WIB
Menkopolhukam, Mahfud MD /Instagram.com/@mohmahfudmd

MANTRA SUKABUMI - Reaksi kian bermunculan dari berbagai kalangan menanggapi kasus siswi non muslim yang diwajibkan memakai jilbab oleh kepala sekolahnya di SMKN 2 Padang.

Tokoh-tokoh politik dan pejabat pemerintahan ikut beri komentar, salah satunya Menkopolhukam Mahfud MD yang menanggapi hal ini dengan menceritakan kilas balik sekitar tahun 1970-an dan 1980-an saat siswi dilarang menggunakan jilbab di sekolah.

"Kita protes keras ke Depdikbud" cuit mahfud MD dikutip mantrasukabumi.com dari akun twiternya @mohmahfudmd Minggu 24 Januari 2021.

Baca Juga: Natalius Pigai Jadi Korban Rasisme, Ferdinand Hutahaean: ini Penghinaan kepada Nilai-nilai Kemanusiaan

Baca Juga: Unggah Foto Baru dengan Caption Tak Biasa, Agnez Mo Disebut Tengah Jatuh Cinta

Menurut Mahfud MD, hal ini tidak boleh berlaku sebaliknya kepada non muslim.

"tentu kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah." cuit mahfud

Namun pada tahun 1990-an ummat muslim mendapat kebebasan dalam demokrasi dan bebas memakai busana muslim.

"Tp berkat perjuangan yg kuat dari NU Muhammadiyah dll, terutama melalui pendidikan, demokratisasi menguat."

Baca Juga: Ternyata Tidur Siang Dapat Perbaiki Sistem Kerja Otak, Berikut 5 Manfaat Tidur Siang bagi Kesehatan Tubuh

Mahfud menambahkan, Tidak hanya di lingkungan sekolah saja diperbolehkannya memakai jilbab, tetapi di kantor pemerintahan dan kampus-kampus bebas memakai jilbab.

"Awal 90-an berdiri ICMI. Masjid dan majelis taklim tumbuh di berbagai kantor pemerintah dan kampus2." papar mahfud

Menkopolhukam ini menceritakan bahwa pada awal 1950-an Menag Wahid Hasyim (NU) dan Mendikjar Bahder Johan (Masyumi) membuat kebijakan: sekolah umum dan sekolah agama mempunyai "civil effect" yg sama. Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan.

Baca Juga: Tak Mau Kalah Cantik dengan Margin, Inilah Tampilan Nabila Syakieb Saat Lamaran Sang Adik

"Kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu skrng menunjukkan hasilnya. Pejabat2 tinggi di Kantor-kantor pemerintah, termasuk di TNI dan POLRI, banyak diisi oleh kaum santri. Mainstream keislaman mereka adl "wasarhiyah Islam": moderat dan inklusif." imbuh Mahfud

Sekarang terjadi di Padang bahwa siswi non muslim harus memakai jilbab namun penolakan pun datang dari orang tua siswa yang non muslim sehingga terjadi adu mulut antara orang tua dan pihak sekolah, sehingga menjadi viral di dunia maya mengenai hal ini.

Mengenai hal ini beberapa kalangan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk menginvestigasi kebenarannya, apabila hal ini benar adanya maka diperlukan adanya tindakan tegas kepada pimpinan sekolah SMKN 2 Padang.***

Editor: Abdullah Mu'min

Tags

Terkini

Terpopuler