Network
Saat bantuan BPUM UMKM sudah memasuki gelombang 2 yang akan dicairkan di bulan Desember, namun karena masih banyak yang membutuhkan, Kemenkop UKM akan terus melanjutkan bantuan pemerintah ini sampai tahun 2021, dengan catatan tepat sasaran kepada pelaku usaha mikro.
4. Bantuan sembako
Bantuan ini diberikan kepada warga yang ekonominya terdampak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk DKI Jakarta, bansos sembako akan diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga.
Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan. Bantuan ini akan tetap disalurkan selama masyarakat masih kesulitan atas pandemi Covid-19.
Baca Juga: Ketahui Bahasa Hati Ibu Mertua, Agar Bisa Jadi Menantu Idaman
5. Bansos BST, Rp300 Ribu per bulan
Bantuan pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ini sudah berjalan sejak bulan Juni. Bantuan ini menyasar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Bantuan ini pun akan terus dilanjutkan sampai tahun 2021 oleh Kemensos untuk masyarakat yang belum mendapat bantuan pemerintah dari program apapun.
6. Subsidi listrik PLN
Program ini diberikan pemerintah bagi:
1. Pembebasan penerapan ketentuan Rekening Minimum bagi pelanggan yang pemakaian energi listrik di bawah ketentuan Rekening Minimum (40 jam nyala) diberlakukan bagi:
- Pelanggan Golongan Sosial daya 1.300 VA ke atas (S2/1.300 VA s.d. S-3/> 200 kVA).
- Pelanggan Golongan Bisnis daya 1.300 VA ke atas (B1/1.300 VA s.d. B-3/> 200 kVA).
- Pelanggan Golongan Industri daya 1.300 VA ke atas (I-1/1.300 VA s.d. I-4/30.000 kVA ke atas).
2. Pembebasan penerapan ketentuan Jam Nyala Minimum bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).
3. Pembebasan Biaya Beban, diberlakukan bagi:
- Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA dan 900 VA (S-1/220 VA, S-2/450 VA, S-2/900 VA).
- Pelanggan Golongan Bisnis daya 900 VA (B-1/900 VA).
- Pelanggan Golongan Industri daya 900 VA (1-1/900 VA).
Baca Juga: Rizieq Shihab Tolak Tes Covid-19, Kadinkes DKI Ngaku Tak Mengetahui Penyebabnya
