MANTRA SUKABUMI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebut Jokowi ikut bertanggung jawab atas tingkah Moeldoko pada Demokrat.
Sontak pernyataan PKS tersebut langsung mendapat tanggapan dari mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand mempertanyakan tingkat pemahaman politik PKS dalam menilai permasalahan Moeldoko dengan Demokrat.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Andi Arief: Nasib Jhoni Allen, Moeldoko dan Marzuki Alie Tinggal Seminggu Nikmati KLB
Hal itu diungkapkan langsung oleh Ferdinand melalui akun twitter pribadinya pada Senin, 8 Maret 2021.
"PKS ini apa tidak paham politik?," cuit Ferdinand seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @FerdinandHaean3 pada Senin, 8 Maret 2021.
Ferdinand menilai bahwa PKS tidak bisa membedakan posisi Moeldoko sebagai KSP dan sebagai pribadi.
"Tidak mengerti posisi orang sebagai pribadi atau sebagai pejabat negara?," tulisnya.
Dirinya juga menrgaskan, bahwa kisruh partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan Preaiden Jokowi.
Baca Juga: Kisruh Partai Demokrat, Polri Siap Turun Tangan Antisipasi Terkait Gangguan ini
"Peristiwa politik ini tidak ada kaitannya dengan Pres @jokowi sama sekali karena Moeldoko melakukan itu bukan sebagai KSP tapi pribadi," ujarnya.
Namun, jika PKS meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden itu sah saja.
"Kalau minta Moeldoko mundur, sah saja dan boleh, bukan libatkan Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Ernes Prakasa mengatakan dengan segala hormat kepada Menko Polhukam, Mahfud MD yang menjadi masalah itu bukan KLB-nya.
"Dengan segala hormat, yang jadi masalah bukan KLB-nya Prof," cuit Ernes seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @ernestprakasa pada Minggu, 7 Maret 2021.
Dengan segala hormat, yang jadi masalah bukan KLB-nya Prof, tapi ketua barunya adalah bagian dari kabinet Jokowi. Itu lho yang bikin kusut. ???? https://t.co/w3rVTqPhH0— Ernest Prakasa (@ernestprakasa) March 6, 2021
Menurut Ernes yang menjadi masalah adalah Ketua yang terpilih pada KLB tersebut adalah seorang yang menjabat KSP di Kabinet Jokowi, itu yang membuat kusut permasalahan.
"Tapi ketua barunya adalah bagian dari kabinet Jokowi. Itu lho yang bikin kusut," pungkasnya.***