KPK Menilai Bupati Bandung Barat Aa Umbara Terlibat Konflik Kepentingan, Seret Anaknya Sendiri dalam Korupsi

MANTRA SUKABUMI - Kasus korupsi yang menjerat Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna disebut KPK sebagai konflik kepentingan.

Pasalnya, KPK tidak menemukan adanya kasus suap pada Aa Umbara, namun Bupati Bandung Barat tersebut terlibat konflik kepentingan terkait pengadaan proyek penanggulangan Covid-19.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berdasarkan analisis dari penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak ada penyalahgunaan kewenangan Bupati Bandung Barat terkait suap menyuap.

Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Nama Presiden Jokowi Kian Melambung dan Publik Percaya Bahwa Indonesia Bisa Jadi Negara Maju Dipimpinnya

"Artinya, tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang digunakan oleh bupati sehubungan dengan jabatan atau kewenangannya tetapi semata karena konflik kepentingan," kata Alexander seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antaranews pada Kamis, 1 April 2021.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara menunjuk anaknya sendiri, Andri Wibawa untuk terlibat proyek pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

"Seorang kepala daerah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan, tetapi ini justru terlibat kegiatan itu sendiri dan menunjuk anaknya," kata Alexander.

Alexander mengatakan, perbuatan Aa Umbara selaku kepala daerah sangat tidak sesuai etika pengaturan pengadaan barang atau jasa, terlebih ini menyangkut masalah pandemi Covid-19.