Network
UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini menjadi penentu peraturan yang tumpang tindih. Sehingga UU Cipta Kerja menjadi solusi dan memberikan kepastian pada pengusaha.
"Maka diperlukan satu UU yang merangkum semuanya menjadi UU yang birokrasinya lebih simple, efisien, kemudian ada jaminan investasi kemudian apartur bersih akuntabel. Seorang pengusaha itu yang diperhatikan adalah kepastian hukum dan kepastian kedepannya," ungkap mantan panglima TNI itu.
Baca Juga: Mengejutkan, Anggota TNI yang Terlibat LGBT Ternyata Positif HIV/AIDS
Baca Juga: Berikut Tanda-Tanda Gejala Kolestrol Tinggi Dilihat dari Keluhan Pada Kaki
Lebih lanjut Gatot mengungkap UU Cipta Kerja ini dalam pembentukannya kurang terbuka sehingga menimbulkan kecurigan di masyarakat. Ditambah beberapa pasal pada UU Cipta Kerja ini dinilai dan dirasa memberatkan kaum buruh.
"UU untuk meningkatkan investasi harus ada tetapi yang diatur ini kan ada pengusaha ada buruh. Nah aturan pengusaha dan buruh tidak boleh ada garis kaya mau perang, pemisah kemudian tidak boleh berat sebelah. Harusnya dilihat kita perlu pengusaha perlu buruh," bebernya.**
