Network
MANTRA SUKABUMI – Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengatakan bahwa keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD yang mempersilahkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia merupakan langkah yang bijak dan tepat.
Hidayat juga meminta peran Pemerintah dan tokoh politik serta tokoh bangsa untuk menjadikan kepulangan Habib Rizieq sebagai momentum untuk menguatkan komitmen penegakan akhlak berkeumatan, berbangsa dan bernegara.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah melalui Menko Polhukam, mengizinkan pendukung HRS untuk menjemput asal tertib, dan agar aparat pengawalan tidak dengan berlebih-lebihan, tidak berlaku represif, serta mengawal HRS hingga tiba di kediaman dengan aman dan selamat.
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November
Baca Juga: Presiden RI Buka Inovasi Indonesia Expo 2020 Secara Virtual untuk Para Inovator
“Kebijakan Menko Polhukam yang mempersilahkan kepulangan HRS dan melakukan penjagaan sewajarnya adalah langkah yang bijak dan tepat.” kata Hidayat pada hari Rabu, 10 November 2020.
“Karenanya akan lebih baik jika beliau melanjutkan dengan berkunjung ke kediaman HRS untuk bersilaturahmi, merealisasikan prinsip revolusi mental yang bisa bersesuaian dengan prinsip revolusi akhlak, menghadirkan momentum harmoni dengan sesama tokoh umat Islam, untuk kemaslahatan berbangsa dan bernegara,” tambahnya, dilansir oleh tim mantrasukabumi.com dari laman resmi MPR RI.
Hidayat berpendapat, revolusi akhlak yang dicanangkan HRS patut untuk didukung, karena sudah sesuai dengan TAP MPR No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Apalagi menurutnya, kepulangan Habib Rizieq Shihab bertepatan dengan Hari Pahlawan, sehingga sangat terkait dan merupakan resonansi langsung dari Fatwa/Resolusi Jihad oleh KH Hasyim Asyari, di mana para Kiai, Habaib, dan Santri menyuarakan semangat jihad cinta tanah air dan agama melawan penjajah Belanda yang akan kembali menjajah Republik Indonesia, untuk memastikan kemerdekaan RI tetap terjaga.
