Network
MANTRA SUKABUMI - Pengamat politik Hendri Satrio (Hendsat) tanggapi soal Ganjar Pranowo yang ditegur PDIP.
Dimana sebelumnya Ganjar Pranowo ditegur PDIP dan dikaitkan dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Hensat menyarankan tokoh pengganti Ganjar Pranowo yang sesuai dengan kriteria Puan Maharani.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Tokoh yang disarankah Hensat tersebut adalah Budiman Sudjatmiko untuk gantikan Ganjar Pranowo yang dianggap sesuai keinginan Puan Maharani.
"Setelah Mas Ganjar ditegur PDI Perjuangan saya mau gaungkan Mas @budimandjatmiko sebagai calon Presiden," ucap Hensat, sebagaimana fikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @HendriSatrio, pada Selasa, 25 Mei 2021.
Pimpinan Lembaga Survei Kedai Kopi itu, mengatakan bahwa Budiman Sudjatmiko memiliki kriteria yang pas sesuai keinginan Puan.
"Mas Budiman sesuai kriteria dari Mba' Puan, suka turun ke masyarakat, bermedsos juga alakadar seperlunya," ungkapnya.
"Ada yang mau ikutan?," ajaknya.
Sebelumnya diketahui, polemik yang menimpa PDI Perjuangan yaitu adanya perseteruan Ganjar-Puan menjadi sorotan berbagai kalangan.
Dari kejadian tersebut berbagai prediksi bermunculan terutama menghadapi pesta demokrasi ditahun 2024.
Pengamat politik Hendri Satrio buka suara soal tidak diundangnya Ganjar dalam acara konsolidasi partai yang dihadiri Puan Maharani.
Hensat meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu untuk bersabar menghadapi hal ini.
"Sabar mas Ganjar. Berani pindah partai?" cuit Hendri Satrio, dikutip mantrasukabumi.com, dari akun twiternya, Selasa, 25 Mei 2021.
Seperti diketahui, alasan Ganjar tidak diundang pada acara itu menurut Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto karena Ganjar terlalu berambisi untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Dikatakannya, sikap Ganjar ini dinilai berseberangan dengan PDIP perihal langkah pencapresan di 2024.
Selain itu, sikap Ganjar ini juga dinilai tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.***
