Network
MANTRA SUKABUMI - Polemik pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang ditanyakan kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya masih terus berlanjut.
Pasalnya, pertanyaan-pertanyaan TWK yang ditujukan kepada pegawai KPK tersebut melanggar hak asasi manusia, dan akibatnya sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK.
Salah satu pertanyaan TWK yang paling kontroversial yaitu pegawai KPK disuruh memilih antara kitab suci Al-Quran atau Pancasila.
Baca Juga: China Marah, AS Ungkap Investasi Kerja Paksa Buruh Indonesia di Kapal China, Netizen: Negara Sendiri Bungkam
Beberapa anggota Komisi III DPR RI yang bertugas di lingkup bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan turut memberikan jawabannya masing-masing terkait pernyataan tersebut.
Dilansir mantrasukabumi.com dari kanal YouTube Najwa Shihab pada Kamis, 3 Juni 2021, begini jawaban para anggota Komisi III DPR RI dari berbagai fraksi.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa seseorang tidak perlu memilih antara kitab suci atau dasar negara, jika memilih keduanya maka harus dihormati.
"Kita tidak perlu memilih, kita pilih dua-duanya. Dan kalau kita menjawab memilih dua-duanya ya harus dihormati," kata Arsul Sani.
Ada juga Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa terdapat perbedaan dimensi antara Al-Quran dan Pancasila.
Menurut Habiburokhman, kedua pilihan tersebut tidak boleh dibatasi untuk memilih salah satunya karena dimensi yang berbeda tersebut.
Baca Juga: Akhirnya, Akui Kelaparan di Hutan Papua, Panglima OPM Menyerah
"Kalau saya akan ngomong itu dimensinya berbeda, gitu loh. Al-Quran ada dimensi sendiri dan Pancasila ada dimensi sendiri, kurang lebih begitu. Pertanyaannya tidak boleh dibatasi salah satu," kata Habiburokhman.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak pas untuk ditanyakan karena tidak sebanding.
"Itu pertanyaan yang tidak pas ditanyakan, karena tidak apple to apple. Anda tidak bisa menanyakan pertanyaan memilih kitab suci atau Pancasila, jadi tidak bisa dijawab. Karena yang satu dasar negara dan yang satu keyakinan," pungkas Johan Budi.
Sementara sebanyak 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan hal tersebut ke Komnas HAM dan laporannya sedang didalami lebih lanjut.***
