Network
MANTRA SUKABUMI - Saat ini tengah ramai di perbincangkan tentangvideo pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Video yang berdurasi sekitar 10 menit 20 detik tersebut terlihat Presiden Jokowi marah besar di depan para menteri kabinet.
Peristiwa tersebut sebetulnya terjadi saat sidang kabinet pada 18 Juni 2020 lalu yang digelar secara tertutup. Namun, Istana baru merilis video tersebut pada Minggu 28 Juni 2020 kemarin.
Baca Juga: Pelaku Pedofillia dengan Modus Belajar Kanuragan di Sukabumi Diamankan Polisi
Baca Juga: Sempat Hebohkan Warga, Akhirnya Buaya di Sungai Cimandiri Sukabumi Dievakuasi Petugas
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengancam para menteri kabinet akan direshuffle jika kinerjanya tetap biasa saja di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Dengan nada sedikit tinggi dari awal Jokowi sudah berbicara dalam pidatonya tersebut. Presiden Jokowi menegur kinerja para pejabat menteri di tengah pandemi saat ini yang tak mempunyai sense of crisis.
Kemudian, Presiden Jokowi juga menyatakan tentang prediksi pertumbuhan Indonesia di tengah pandemi Covid-19 saat ini bisa menurun.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menilai kurang seriusnya para menteri dalam kinerjanya sebagai pejabat negara.
Baca Juga: Banyak Insiden Pengambilan Paksa Jenazah Terpapar Covid-19, Presiden Joko Widodo Beri Tanggapan
Baca Juga: Yaman Diprediksi Jadi Negara Terparah Terdampak Corona, Ini Alasannya
Berikut isi lengkap pidato Presiden Jokowi tersebut yang dikutp Tim Mantrasukabumi.com dari RRI:
Bismillahirrahmannirrahim
Assalamualaikum WR WB
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Budaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, para Menko, para menteri. Yang saya hormati, seluruh ketua dan pimpinan lembaga-lembaga yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu per satu.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.
Suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong garis bawahi, dan perasaan itu tolong kita sama, ada sense of crisis yang sama.
Baca Juga: Imbas Pembakaran Bendera PDI-P, Ratusan Kader Geruduk Polres Sukabumi
Baca Juga: Sinopsis The Divergent Series: Insurgent, Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini
Hati-hati, OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) terakhir sehari dua hari lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dua terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen minus. Bank dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama, kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan anggap ini normal. Bahaya sekali kita.
Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Lha kalau saya lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara masih ada yang lihat ini sebagai sebuah ini masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary.
Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya.
Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya adalah harus suasana krisis, jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini. Mestinya suasana itu ada semuanya, jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya.
Baca Juga: Cek Fakta: Dikabarkan Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka Akui Dirinya Simpatisan PKI
Baca Juga: Banyak Insiden Pengambilan Paksa Jenazah Terpapar Covid-19, Presiden Joko Widodo Beri Tanggapan
Kalau perlu, kebijakan Perppu ya, Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres ya Perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri, keluarkan, untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.
Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja, saya jengkelnya di situ, ini apa enggak punya perasaan, suasana ini krisis.
Yang kedua, saya perlu ingatkan, belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat.
Sekali lagi, jangan anggap ini biasa-biasa saja. Kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu Perpres, saya keluarkan Perpresnya.
Baca Juga: Banyak Meme Rafathar 'Anak Sultan', Raffi Nagita Beri Tanggapan
Baca Juga: Viral Video RSD Wisma Atlet Gelar Dangdutan, Petugas Beri Penjelasan
Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan. Itu dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat, ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan, dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi.
Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti ini.
Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meski pun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen.
Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa, berbahaya sekali.
Baca Juga: 7 Nelayan Kapal Tenggelam di Laut Natuna Diselamatkan Kapal China, Evakuasi Hingga Capai 6 Jam
Baca Juga: Bantu Penanganan Virus Corona, Kementerian ESDM Gelontorkan Dana Sebesar Rp3,4 triliun
Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas kepada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit se-rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Extraordinary.
Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatin Perppu kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya.
Sekali lagi tolong, ini betul-betul dirasakan kita semuanya jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary betul-betul harus kita lakukan dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah pemerintahan, akan saya buka.
Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang, suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah (angkat tangan). Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan.
Baca Juga: Kuasai Indonesia Cukup Hanya dengan Rp6 Triliun, Refly Harun: Murah Banget
Baca Juga: Terlahir Tanpa Tangan dan Kaki, Bayi Perempuan di India Membuat Para Dokter Terkejut
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mau mengerti, memahami, apa yang tadi saya sampaikan.
Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.
Demikian isi pidato lengkap Presiden Joko Widodo tersebut.**
