Network
(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengutip Pasal 281 ayat 1 Pasal yang mengatur tentang ketentuan soal kampanye yang diikuti oleh Presiden sampai Kepala Daerah.
Untuk bunyi pasalnya sendiri sebagai berikut:
Baca Juga: Siap Dibuka Gratis, Alun-alun Pantai Gadobangkong Jadi Icon Pintu Masuk Pantai Palabuhanratu
Pasal 281 Ayat 1
(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.
Demikian itulah isi Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 281 Ayat 1 yang dikutip presiden Jokowi.***
