MANTRA SUKABUMI – Kepala Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo meminta pemerintah daerah agar menyiapkan fasilitas screening di setiap sekolah.
Hal tersebut disampaikan Doni dalam diskusi daring Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, yang dilaksanakan hari Jumat, 20 November 2020.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 pada pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka pada tahun ajaran 2020/2021.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Penyebaran Virus Corona Terbasar Ada di Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Akan Ada Pencegahan Keras
Sebelumnya, diketahui bahwa mulai Januari 2021, pemerintah akan memberlakukan kembali pembelajaran tatap muka. Kepastian ini diambil melalui keputusan empat menteri, di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan.
"Karena bisa jadi anak didik yang awalnya berangkat dari rumah, namun di tengah jalan bisa jadi bertemu dengan teman dan mengajak bermain ke daerah yang punya risiko tinggi," kata Doni.
Doni mengingatkan kepada orangtua dan masyarakat untuk mengontrol serta memastikan siswa dan anak-anak benar-benar menuju sekolah tanpa singgah di tempat lain yang kemungkinan memiliki risiko penyebaran yang tinggi, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara News.
Ketua BNPB tersebut juga meminta masyarakat yang melihat anak didik menggunakan seragam sekolah dan berada di tempat publik untuk diingatkan tentang bahaya penularan Covid-19.
Menurutnya, hal tersebut penting sekali. Sebab, bisa saja para pelajar ketika berada di suatu tempat dan terpapar virus Covid-19, namun tidak bergejala. Tetapi, saat mereka kembali sekolah atau ke rumah masing-masing menularkan pada orang lain.
Baca Juga: Pemerintah Umumkan Sekolah Masuk Lagi Bulan Januari 2021, Ini 10 Syarat dan Ketentuannya
Baca Juga: Pemanggilan Anies Baswedan oleh Polda, Fadli Zon: Gubernur DKI Bukan Pihak Pelanggar Prokes
Apalagi, tambahnya, di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah tersebut terdapat penderita komorbiditas atau penyakit penyerta, serta lansia yang rentan sekali tertular Covid-19.
Doni juga meminta tidak hanya peran keluarga, masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pemerintah daerah, tetapi kontrol sosial dari media massa dalam penerapan surat keputusan bersama empat menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.
Jika ada penyimpangan atau hal-hal yang membahayakan keamanan, keselamatan, serta kesehatan siswa dan peserta didik, maka Satgas Penanganan Covid-19 segera melakukan evaluasi kebijakan tersebut.
"Mungkin menutup sementara hingga kondisinya menjadi lebih baik lagi," ujar Doni.
Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan sebelumnya bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh tenaga pengajar maupun peserta didik dalam menjalankan program belajar daring. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat ketimpangan dalam berbagai hal, mulai dari infrastruktur, IT, silabus, kesiapan budaya, serta literasi digital guru dalam pembelajaran jarak jauh.
Baca Juga: Ini Jadwal Pencairan BLT BSU BPJS Termin 2 Tahap 4, Menaker: Satu Minggu Cair Dua Tahap
Baca Juga: Selain Sekolah, Mendikbud Nadiem Makarim Juga Tegaskan Perguruan Tinggi Diperbolehkan Tatap Muka
"Kita akui ternyata kondisi pembelajaran tatap muka di kelas masih jadi pilihan yang paling efektif, karena masih terjadi ketimpangan dalam hal kesiapan di infrastruktur dan IT, silabus dan juga kesiapan budaya serta literasi digital guru dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi," kata Menag. **